Wakil Rakyat Kubar Minta Pemkab Evaluasi Gelontoran Anggaran 20 Persen Untuk Sektor Pendidikan

KUBAR — Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Adrianus, meminta Pemkab Kubar kembali melakukan evaluasi terhadap gelontoran anggaran sebanyak 20 persen untuk sektor pendidikan.

Pasalnya, menurut Adrianus, bukan hanya SDM dan ketiadaan akses internet, kendala dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di beberapa wilayah Kubar juga mencakup kurangnya sarana-prasarana penunjang lainnya.

Baca Juga: BLK Tidak Perlu Kalau Hanya Mengandalkan Pelatihan Komputer, SMK Sudah Ada

Dirinya mencontohkan wilayah Kecamatan Barong Tongkok, yang dinilai masih begitu minim fasilitas pendidikannya.

Terlebih, tandas Adrianus, bila seluruh wilayah pelosok lebih jauh ditelisik, akan ada banyak kebutuhan dalam peningkatan sektor pendidikan.

"Apalagi kita mau membahas kecamatan lain. Inilah sebenarnya yang perlu dievaluasi, ke mana anggaran yang sebesar 20 persen selama ini,” ucapnya kepada katakaltim, Rabu (18/9/2024) kemarin.

Sebelumnya Adrianus menyinggung dan merespons pedas problem minimnya akses internet (blank spot) dan kurangnya tenaga pengajar yang memadai di beberapa wilayah Kubar.

Menurut dia, kendala tersebut berakibat pada sulitnya penerapan Kurikulum Merdeka. Pun demikian, Adrianus mengaku masalah ini juga ditemui berbagai Kota/Kabupaten di Kaltim.

"Persolaan ini saya rasa menjadi problem di setiap daerah, dan kita tidak bisa menghindari itu. Apalagi, kita memiliki guru senior masih banyak yang gagap teknologi (gaptek),” ucapnya.

Bagaimanapun, tandas Adrianus, tanpa dukungan kedua elemen tersebut, jelas saja menjadi tantangan perealisasian kurikulum Merdeka Belajar.

“Ini agak sulit langsung diterapkan, semua butuh proses dan waktu, serta masih memiliki kendala Blank Spot di setiap wilayah,” jelasnya.

Dia mengaku dewan bakal berupaya membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kubar merealisasikan Kurikulum Merdeka agar merata di semua wilayah Kubar.

Mengingat, anggaran terbesar adalah anggaran pendidikan. Bahkan, jika perlu ada penambahan anggaran jika itu memungkinkan dan mendesak dilakukan.

"Anggaran terbesar itu berada di Disdikbud, kalau untuk meratakan kurikulum ini dengan penambahan anggaran, kami siap membantu dan mengupayakan penambahan anggaran jika memang itu dibutuhkan,” tandasnya. (*)