Niat Realisasikan Program Gratis Pendidikan hingga Gelar Doktor, Ini Alasan Rudy Mas'ud

SAMARINDA — Membangun suatu bangsa tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam (SDA). Karena SDA makin hari makin berkurang. Namun yang pasti adalah sumber daya manusia (SDM). SDM yang baik hanya datang dari akses pendidikan yang baik.

Begitu disampaikan calon Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dalam pertemuannya dengan pendeta se-Kota Samarinda, Sabtu (28/9/2024) di Aula DPD Golkar Kaltim.

Baca Juga: Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Tim Tunjau Keberlanjutan Pembangunan IKN

Calon Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (aset: puji/katakaltim)

"Yang bisa memutus rantai kemiskinan dan kebodohan hanyalah pendidikan. Maka pendidikan ini adalah nomor satu," ujar Rudy di hadapan puluhan pendeta.

Baca Juga: Cyrus Network Umumkan Survei Pilgub Kaltim 2024: Rudy-Seno Unggul 10,5 Persen dari Isran-Hadi

Lantaran itu, ia mengaku pihaknya berniat menjalankan program pendidikan gratis hingga doktoral atau S3 sebagai program utamanya bersama Seno Aji jika kelak mereka terpilih.

"Begitu juga dengan seragam anak-anak sekolah kita, terutama yang SMA, bahkan sepatu dan buku-bukunya juga (harus) gratis," katanya.

Melalui tagline 'gratispol', Rudy mengaku akan mewujudkan amanah konstitusi mencerdaskan generasi bangsa melalui pemerataan pendidikan di Bumi Etam.

"Yang dimaksud program gratispol adalah kewenangan daripada Gubernur mulai dari SMA sampai dengan perguruan tinggi. Itu gratis sampai S3," terangnya.

Rudy menilai dan menyadari bahwa program brilian ini akan ada banyak orang yang mempermasalahkannya. Terutama mengenai ketersediaan anggaran.

Pun demikian, justru Rudy malah menampik dan mempertanyakan gemuknya anggaran daerah yang selama ini dikelola oleh Pemprov.

"Justru saya mau tanya balik dananya, APBD Kaltim yang besar itu dibawa kemana?," tukasnya.

Lebih jauh dirinya mengungkapkan, anggaran pendidikan yang digelontorkan dari APBD Kaltim mencapai angka 4 triliun. Sementara, dari program pemerintah sebelumnya mengalokasikan 1,3 triliun untuk beasiswa.

"Dan itu tidak semua anak-anak Kalimantan Timur dapat, yang dapat misalnya yang memiliki nilai IPK-nya minimum 3,0, persoalannya yang 2,9 ke bawah bagaimana?," cecarnya.

Alokasi dana beasiswa sebanyak 1,3 triliun tersebut dinilainya cukup berlebihan.

“Sementara tidak mampu mengentaskan anak-anak kita yang putus sekolah. Tidak sekolah karena tidak ada biaya sekolah. Tidak kuliah karena tidak ada biaya kuliah," tandasnya.

Politisi Golkar itu menyebut jika di Kaltim ada sekitar 200 ribu mahasiswa, dengan jumlah rata-rata UKT pertahun 5 juta, maka APBD 1,3 triliun dihitungnya sudah selayaknya mampu menggratiskan semua mahasiswa.

"Namun 1,3 triliun tidak cukup, tidak tuntas. Tentu ini menjadi persoalan. Padahal kalau menggunakan kalkulasi di atas masih ada sisa Rp300 miliar," pungkasnya. (*)