Akmal Malik Minta Masyarakat Kaltim Tak Menimbulkan Gesekan dalam Kontestasi Pilkada

SAMARINDA — Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik menyampaikan penting menjaga kondusifitas menjelang kontestasi Pilkada Serentak 2024.

Ia meminta seluruh pihak melakukan upaya kolektif mewujudkan Pilkada Serentak yang damai dan kondusif.

Baca Juga: Stafsus Presiden Billy Mambrasar Rancang Kerangka Ketahanan Pangan di IKN Bersama PJ Gubernur

Hal itu ditegaskannya dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (15/10/2024) di Samarinda.

Baca Juga: Pjs Bupati Kutim Seru ASN Tetap Netral Jelang Pilkada 2024, AHK: Jangan Macam-macam!

Akmal menekankan, dimulainya tahapan kampanye Pilkada Serentak di Kaltim berpotensi menyebabkan gesekan karena perbedaan pilihan politik antar masyarakat.

Maka perlu edukasi dan pemahaman agar masyarakat berkontribusi melaksanakan hak-hak demokrasinya dengan tetap memelihara kondusifitas dan dinamika politik yang berpegang teguh pada norma-norma, etika, dan rasionalitas.

“Harus kita waspadai bersama tantangan, hambatan, dan potensi gangguan yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas keamanan serta mengeleminir isu-isu sosial yang mungkin akan berdampak pada kualitas demokrasi,” tegasnya.

“Untuk itu, pemerintah daerah dan ormas harus dioptimalkan. Tidak boleh ada tindakan yang mencederai demokrasi seperti ujaran kebencian, hoaks, politik uang, ataupun kekerasan,” sambungnya.

Ormas menurut Akmal, berperan penting menjaga kondusifitas daerah dalam suasana politik seperti sekarang.

Ormas dapat menjadi contoh masyarakat untuk menunjukkan partisipasi politik dengan cara damai, terbuka, dan saling menghormati perbedaan politik..

“Kami yakin masyarakat Kaltim akan membangun harmonisasi, saling menghargai, dan menjauhkan diri dari segala bentuk pecah belah dalam kesatuan di Kaltim,” pesannya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) ini juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan ormas dengan mengidentifikasi isu-isu krusial dan menjadi bagian dari pemecah permasalahan yang ada.

Hal itulah akan menjadi modal utama membangun harmonisasi di Benua Etam. Dirinya juga berharap kepada ASN baik pemerintah kabupaten/kota atau provinsi untuk menjaga netralitas.

“Mari bersama-sama mendorong partisipasi politik dalam praktik demokrasi yang tengah berjalan jelang Pilkada Serentak di Kaltim,” imbuhnya. (*)