SAMARINDA — Anggota DPRD Kaltim Andi Satya Adi Saputra membeberkan adanya indikasi mafia dalam kebijakan zonasi sekolah yang dikeluhkan warga kala ia menggelar reses di Kecamatan Samarinda Seberang.
"Kita akan fokus bagaimana nanti dekat-dekat masa pendaftaran SMA, tidak ada lagi mafia-mafia terutama yang mengatur masalah tempat tinggal yang fiktif," katanya kepada katakaltim, Senin (04/11/2024).
Baca Juga: Memalukan! Andi Adi Sayangkan Ratusan Daerah di Kaltim Masih Blank Spot
Politisi Golkar itu mengungkapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang berlaku secara nasional, dalam hal ini yang menerapkan sistem zonasi, terindikasi mengalami praktik penyimpangan.
"Tiba-tiba alamatnya dibikin didekat zona tertentu supaya anaknya bisa masuk di daerah SMA favorit," tandasnya.
Padahal menurutnya, sistem zonasi bertujuan baik dengan menciptakan pemerataan keterserapan jumlah anak didik.
Hal itu agar tidak terjadi penumpukan jumlah siswa pada sekolah tertentu.
Namun, lantaran pertimbangan keunggulan atau sekolah favorit, praktik-praktik ilegal pun tak terhindarkan. Untuk itu, ia mengaku akan mengawal persoalan tersebut.
Lebih jauh, Andi Adi juga meminta Dinas Pendidikan Kota Samarinda mengusut dan mengantisipasi praktik kecurangan terkait zonasi sekolah, agar semua masyarakat mendapatkan keadilan.
"Itu nanti kita akan bicarakan dengan yang terkait komisi IV, kita belum tau ini akan ditempatkan di komisi berapa,"tutup Andi Adi. (*)