Anggota DPRD Kutim, Yan Ipui (aset: caca/katakaltim)

Tanggapan Yan Ipui Ihwal Pemerataan Insentif Guru Sekolah Agama dan Negeri di Kutim

Penulis : Caca
5 November 2024
Font +
Font -

KUTIM — Legislator Kutai Timur (Kutim) Yan Ipui memberikan tanggapan terkait tidak meratanya insentif yang diperoleh guru di sekolah agama dengan guru sekolah negeri.


Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kutim yang menaungi bidang Pendidikan di Komisi D tersebut, mengaku masalah ini telah lama dikeluhkannya

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kutim Asti Mazhar Sayangkan Maraknya Kasus Pelecehan di Kutim, Pihaknya Bakal RDP dan Roadshow ke 18 Kecamatan (aset: katakaltim.com)Asti Mazhar Sayangkan Maraknya Kasus Pelecehan di Kutim, Pihaknya Bakal RDP dan Roadshow ke 18 Kecamatan

"Ini sebenarnya persoalan yang sudah lama munucul, tapi selama ini kita manut hukum," jelasnya kepada katakaltim, Selasa (5/11/2024).

Baca Juga: Potret anak di bawah umur di wilayah Kutai Timur jelang lebaran (dok: Abd.R)APBD Triliunan, Anak di Bawah Umur Ngamen di Jalan, Legislator Soroti Pemkab Kutim

Pasalanya, kata Yan, Guru di sekolah agama dinaungi oleh kementrian agama yang memiliki prosedur adminiatrasinya sendiri.

"Tata cara administrasi mereka mengikuti kementrian. Dan itu yang sering menjadi perbedaan penerapannya di daerah," jelas Yan.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, pemerintah bukan tidak mau memberikan kesetaraan bagi guru di Kutai Timur.

"Dalam artian niat baik saja tidak cukup, ketika niat baik kita mau memperlakukan adil tapi melanggar hukum, pemerintah juga tidak bisa," tegas mantan Ketua Komisi D DPRD Kutim periode sebelumnya itu.

Sedekat ini kata dia, pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi sesuai dengan wewenang yang sudah di atur.

Meski begitu, Yan mengakui memang terdapat selisih jauh antara kondisi kedua guru tersebut. Sayangnya pemerintah tidak ingin salah langkah dan menghadirkan masalah lain.

"Ya itu nantilah kita mencoba untuk memfasilitasi ini, karena bagaimana pun ini menjadi probleme kita bersama," tegasnya.

Legislator incumbent ini, mengaku permasalahan ini kerap menjadi objek demonstrasi DPRD. Yan yakin akan ada jalan keluar dalam masalah ini, seperti masalah PPPK yang meminta mendapatkan persamaan hak dengan PNS.

Font +
Font -