Dibaca
40
kali
Anggota DPRD Kutim, Yan Ipui (aset: caca/katakaltim)

Tanggapan Yan Ipui Ihwal Pemerataan Insentif Guru Sekolah Agama dan Negeri di Kutim

Penulis : Caca
5 November 2024
Font +
Font -

KUTIM — Legislator Kutai Timur (Kutim) Yan Ipui memberikan tanggapan terkait tidak meratanya insentif yang diperoleh guru di sekolah agama dengan guru sekolah negeri.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kutim yang menaungi bidang Pendidikan di Komisi D tersebut, mengaku masalah ini telah lama dikeluhkannya

"Ini sebenarnya persoalan yang sudah lama munucul, tapi selama ini kita manut hukum," jelasnya kepada katakaltim, Selasa (5/11/2024).

Baca Juga: Legislator Kutim Agusriansyah Ridwan (aset: katakaltim)Legislator Kutim Respons Permasalahan Sengketa Antara Poktan Bina Warga dan PT Indexim Coalindo

Pasalanya, kata Yan, Guru di sekolah agama dinaungi oleh kementrian agama yang memiliki prosedur adminiatrasinya sendiri.

Baca Juga: Ilustrasi joget-joget di dalam kantor (dok: meta AI)Dugaan Kontraktor Joget dan Hambur Uang di Dinas PUPR, Forum Pemuda Kutim Minta Pemerintah Transparansi Hasil Investigasi

"Tata cara administrasi mereka mengikuti kementrian. Dan itu yang sering menjadi perbedaan penerapannya di daerah," jelas Yan.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, pemerintah bukan tidak mau memberikan kesetaraan bagi guru di Kutai Timur.

"Dalam artian niat baik saja tidak cukup, ketika niat baik kita mau memperlakukan adil tapi melanggar hukum, pemerintah juga tidak bisa," tegas mantan Ketua Komisi D DPRD Kutim periode sebelumnya itu.

Sedekat ini kata dia, pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi sesuai dengan wewenang yang sudah di atur.

Meski begitu, Yan mengakui memang terdapat selisih jauh antara kondisi kedua guru tersebut. Sayangnya pemerintah tidak ingin salah langkah dan menghadirkan masalah lain.

"Ya itu nantilah kita mencoba untuk memfasilitasi ini, karena bagaimana pun ini menjadi probleme kita bersama," tegasnya.

Legislator incumbent ini, mengaku permasalahan ini kerap menjadi objek demonstrasi DPRD. Yan yakin akan ada jalan keluar dalam masalah ini, seperti masalah PPPK yang meminta mendapatkan persamaan hak dengan PNS.

Font +
Font -
# ePaper
Lebih Banyak >