Proyek Ring Road Samarinda: Legislator Kaltim Kawal Tuntutan Ganti Rugi Warga

SAMARINDA — Pembangunan proyek ring road di Jalan Nusyirwan Ismail, Samarinda, tengah menuai perhatian akibat tuntutan sejumlah warga atas pembayaran ganti rugi lahan yang hingga kini belum terealisasi.

Menanggapi itu, legislator Kaltim, Jahidin, menegaskan komitmennya mengawal kasus ini hingga selesai.

“Masih ada pengaduan dari warga yang merasa hak mereka belum dipenuhi oleh pemerintah terkait pembayaran tanah yang digunakan untuk pembangunan,” ungkapnya kepada katakaltim, Selasa (03/12/2024).

Baca Juga: Sayid Muziburrachman Desak Pemprov Tambah Anggaran untuk Fasilitas Kesehatan

Jahidin menjelaskan DPRD Kaltim telah menyampaikan permasalahan ini kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kaltim.

Saat ini, proses verifikasi dokumen kepemilikan lahan yang diajukan oleh warga tengah berlangsung.

“PUPR sedang memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan. Kami berharap proses ini bisa segera selesai dengan hasil yang positif,” tambahnya.

Tidak hanya itu, DPRD Kaltim juga telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Agraria untuk mencari solusi terbaik bagi warga terdampak.

“Kami telah berkomunikasi dengan Kementerian Agraria dan BPN untuk memastikan hak-hak masyarakat bisa segera dipenuhi. Semoga dalam waktu dekat ada hasil yang memuaskan,” ujarnya.

Ia memastikan pembayaran ganti rugi akan segera dilakukan setelah dokumen kepemilikan lahan terbukti sah secara hukum.

“Jika dokumen tersebut sah dan tidak ada masalah hukum, pemerintah akan segera memproses pembayaran ganti rugi kepada warga,” pungkasnya.

Pembangunan ring road ini diharapkan dapat mendukung peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di Samarinda.

Namun, perhatian terhadap hak-hak warga yang terdampak tetap menjadi prioritas agar proyek ini dapat berjalan lancar dan diterima oleh masyarakat secara luas. (*)