Pjs Bupati Kutim Tekankan Akurasi Data Merupakan Pondasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program

KUTIM — Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Agus Hari Kesuma (AHK) menyebutkan bahwa basis data yang akurat merupakan pondasi dari perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif.

Pernyataan itu dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan yang diinisiasi Bappeda Kutim bekerja sama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pemprov Kaltim, Senin (18/11/2024) kemarin.

Dalam pertemuan itu, isu utama yang mencuat mulai dari penyelarasan data kemiskinan, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, hingga optimalisasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin.

Baca Juga: Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma Dorong Peningkatan UMKM

AHK pun menyoroti topik ihwal pentingnya validasi dan penyelarasan data kemiskinan. Menurut dia, dengan kepastian atau validitas data, maka bisa sangat membantu menghindari kesalahan implementasi.

Baca Juga: Langkah Menuju Kemandirian Desa Melalui Ekonomi Kerakyatan

“Dengan data yang valid, program penanggulangan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran. Ini juga membantu menghindari duplikasi bantuan yang selama ini sering terjadi," paparnya.

Selain itu, Rakor ini juga membahas pentingnya inovasi dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat.

Fokus utama adalah memberdayakan kelompok-kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui Rakor ini, diharapkan lahir solusi-solusi strategis yang mampu mengatasi akar masalah kemiskinan di Kutim.

AHK menegaskan bahwa hasil dari pertemuan ini akan menjadi panduan dalam menyusun program-program prioritas pada tahun 2025.

"Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap warga Kutim bisa hidup layak dan sejahtera. Saya berharap Rakor ini mampu menjadi langkah awal yang signifikan untuk mencapai target tersebut," tutup AHK.

Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutim 2024 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

Ini dilakukan untuk bagaimana menekan angka kemiskinan, sekaligus mengukuhkan komitmen pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor dan Plt Sekretaris Bappeda M Syaiful. Termasuk perwakilan Pemprov, OPD Kutim, tokoh masyarakat, akademisi, intansi vertical, organisasi atau lembaga terkait. (Adv)