Sahib Kritisi Rencana Pemangkasan Jalan, Dorong Pemerintah Fokus Solusi Jangka Panjang

BONTANG — Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mengungkapkan kekhawatirannya terkait rencana pemangkasan badan jalan di Jalan S. Parman, tepatnya di depan RSUD Taman Husada Bontang.

Ia menilai rencana tersebut perlu dikaji lebih mendalam untuk memastikan dampak jangka panjang dan keberlanjutannya bagi masyarakat.

Dalam pertemuannya dengan Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPPJN) di Balikpapan, Sahib menyebutkan bahwa proyek pemangkasan jalan ini bukan bagian dari prioritas nasional.

Baca Juga: Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Kabag Hukum Pemkot Bontang: Hanya Nol Sekian Persen

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat mencari solusi alternatif yang lebih efektif dan tidak merugikan warga.

Baca Juga: Muhammad Sahib Soroti Pemerintah Jangan Hanya Janji dan Wacana Bangun Folder Warga Sudah Bosan

“Kita tahu proyek ini belum termasuk dalam prioritas nasional BPPJN. Ada waktu untuk mempertimbangkan opsi lain, seperti pembangunan flyover, yang lebih ramah lingkungan dan dapat memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat dan RSUD,” kata Sahib, Selasa (12/11/2024).

Dia juga menekankan pentingnya perencanaan matang, karena pemangkasan jalan yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk potensi penggusuran rumah warga dan kesulitan akses bagi masyarakat.

Salah satu alternatif yang ia usulkan adalah pembangunan flyover, yang dinilai bisa menjaga kelancaran lalu lintas tanpa merugikan warga sekitar, terutama terkait dengan fasilitas parkir RSUD.

Sebelumnya, pada Agustus 2023, BPPJN bersama Komisi V DPR RI telah melakukan survei langsung di lokasi, namun hingga kini belum ada langkah konkret untuk melaksanakan proyek tersebut.

Sahib pun menegaskan perlunya kebijakan yang memprioritaskan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, serta menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kebutuhan jangka panjang kota Bontang.

Ia berharap pemerintah daerah dan BPPJN segera mencari solusi yang dapat menyeimbangkan aspek infrastruktur dengan mempertimbangkan kemaslahatan warga. (Adv)