DPRD Desak Pemkot Percepat Benahi Jalan Nasional di Bontang Kuala

BONTANG — Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mendesak agar segera dilakukan perbaikan terhadap jalan nasional, khususnya Jalan Bontang Kuala yang dianggap sangat membutuhkan perhatian.

Hal ini ia sampaikan dalam percakapan terkait penanganan infrastruktur jalan di Kota Bontang, pada Senin (12/11/2024).

Sahib menjelaskan, Kota Bontang memiliki sekitar 9 kilometer jalan nasional yang menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat. Saat ini, jalan-jalan nasional tersebut meliputi enam ruas utama, yakni Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Moh Roem, Letjend Urip Sumoharjo, Arif Rahman Hakim, RE Martadinata, dan Jalan Slamet Riyadi yang ada di kawasan Loktuan.

Baca Juga: Komisi A DPRD Bontang Akan Evaluasi Anggaran Stunting di Sembilan OPD

Beberapa ruas jalan ini, menurut Sahib, membutuhkan perhatian khusus baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait pemeliharaannya.

Baca Juga: Ketua Komisi A Dukung Program Workshop Las Bawah Air BLKI Bontang

“Jalan Bontang Kuala menjadi prioritas karena kondisinya sudah perlu diperbaiki. Mengingat ini jalan nasional, kami berharap ada percepatan dari pihak terkait untuk penanganannya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masalah yang timbul akibat pengalihan sejumlah jalan utama di Bontang kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Hal ini, kata Sahib, mengurangi akses bagi pemerintah kota untuk mengajukan dana perbaikan untuk jalan-jalan non-nasional atau jalan kecil.

“Jika tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, tidak mustahil dua tahun ke depan kondisi jalan-jalan kecil di gang-gang akan semakin rusak parah. Ini karena keuangan daerah yang mungkin tidak mampu mencakup seluruh biaya perbaikan jalan,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada keterbatasan dana yang membuat perbaikan jalan lingkungan atau gang-gang menjadi lebih sulit. Sahib mengatakan, jalan nasional atau yang kini menjadi tanggung jawab provinsi memiliki akses lebih mudah terhadap dana, sementara jalan kecil sering kali tertunda perbaikannya.

“Jalan nasional atau yang diambil alih provinsi punya akses dana, sementara jalan-jalan kecil mungkin jadi tertunda. Jadi, perlu adanya sinergi antar-pemerintah untuk menangani masalah ini,” imbuhnya.

Muhammad Sahib juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan provinsi dalam menangani infrastruktur di Bontang secara menyeluruh. Ia berharap alokasi dana yang lebih tepat bisa memperbaiki dan memelihara jalan nasional, provinsi, maupun jalan lingkungan dengan lebih baik.

Ia menegaskan bahwa DPRD Bontang akan terus mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar proses pengajuan dana bantuan untuk jalan non-nasional bisa lebih mudah, terutama untuk jalan yang membutuhkan perbaikan segera.

"Jika tidak ada solusi cepat, dikhawatirkan gang-gang kecil ini akan semakin sulit dilalui oleh warga," pungkasnya. (*)