Presiden Prabowo Setujui Anggaran Pembangunan IKN Tahap Kedua Sebesar Rp48,8 Triliun

IKN — Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono usai mengikuti rapat terkait Ibu Kota Negara, pada Selasa 21 Januari 2025 di Istana Presiden, Jakarta.

“Rp 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi.” ujar Basuki dalam pers rilis yang diterima katakaltim, Rabu 22 Januari 2025.

Baca Juga: Tak Sampai Masa Jabatan, Jokowi Hanya Resmikan Istana Negara di IKN

Basuki mengungkapkan tahap kedua pembangunan IKN, tahun 2028, Presiden Prabowo menarget IKN menjadi ibu kota politik.

Baca Juga: Otorita IKN dan 7 Perusahaan Teknologi AS Teken Kerja Sama Pengembangan Konsep Command Center, Ini Spesifikasinya

Ia diberikan tugas menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya.

Untuk menyelesaikan target tersebut tahun 2025–2029 dibutuhkan APBN sebesar Rp 48,8 triliun.

“Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” ujar Basuki.

Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai.

“Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekarang menyerahkan pada Otorita IKN untuk kami kelola dan kami pelihara,” ungkapnya.

Di samping itu, dia juga mengungkapkan Otorita IKN memiliki program yang dibiayai melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun yang sedang berproses.

“Sudah kami proses sampai dengan feasibility study yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi,” ujar Basuki.

Kemudian, untuk 6 proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU,” jelasnya.

Lebih lanjut, ada 1 proyek KPBU untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Kemudian, untuk groundbreaking proyek investasi di IKN tahap kesembilan.

“Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp 6,49 triliun.” ujarnya.

Terakhir, ia menyampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan masukan untuk mengoptimalkan investasi sektor swasta yang sudah melakukan groundbreaking di IKN.

Agar berbagai proyek yang sudah groundbreaking ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menegaskan keberlanjutan Pembangunan IKN.

"Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” ujar AHY.

Menko AHY juga menjelaskan pembangunan IKN akan difokuskan pada kawasan inti pemerintahan dengan konsep ibu kota politik dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan.

Termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif, tentu dengan review disana-sini secara teknis.

Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.

"Hadirnya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha, kita juga mengharapkan pihak swasta bisa berkontribusi positif dan terintegrasi dengan baik," ungkapnya.

“Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” sambungnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dalam keterangan persnya melaporkan bahwa 27 tower di IKN sudah siap untuk diresmikan. Selain itu, rumah jabatan menteri juga sudah siap. (*)