Legislator Kaltim Arfan Gelar Sosialisasi Penguatan Demokrasi, Dorong Kader Partai yang Berkompeten

KUTIM – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Arfan, mengadakan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah di Hotel Victoria, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Senin (27/01/2025). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman politik dan demokrasi, khususnya bagi kader partai dan masyarakat luas.

Dalam sambutannya, Arfan mengapresiasi kehadiran para peserta serta menegaskan bahwa pemahaman terhadap demokrasi merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap individu yang berkecimpung dalam dunia politik.

“Saya ingin menyampaikan bahwa hari ini adalah penguatan demokrasi. Mungkin kita bisa memahami politik, tetapi belum tentu memahami apa itu demokrasi,” ujarnya.

Baca Juga: Singgung Irwan Fecho, Ardiansyah dan Kasmidi, Arfan: NasDem 6 Kursi Bos

Ia menekankan, demokrasi memiliki makna dan nilai-nilai yang lebih luas. Ia berharap melalui sosialisasi ini, kader Partai NasDem dapat memahami demokrasi secara lebih mendalam.

Baca Juga: Ekti Imanuel Harap Warga Rayakan Natal dengan Penuh Suka Cita

“Demokrasi itu bukan hanya tentang bicara atau berdebat, tetapi juga memahami makna dan nilai-nilainya. Oleh karena itu, saya mengundang kader-kader NasDem agar bisa lebih memahami demokrasi secara utuh,” tambahnya.

Sebagai legislator yang telah menjabat selama dua periode, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, Arfan mengakui bahwa pemahaman ihwal demokrasi merupakan proses yang terus berkembang.

Ia menilai penguatan demokrasi ini bukan hanya sekadar sosialisasi, tetapi juga bagian dari strategi partai untuk menyiapkan kader yang kompeten.

“Insya Allah, Partai NasDem 2029 akan lebih siap untuk bersaing di kancah politik, termasuk di Kalimantan Timur. Kita ingin memastikan bahwa kader-kader partai memiliki pemahaman yang mendalam tentang demokrasi dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Dalam acara tersebut, turut hadir dua narasumber yang memberikan pandangan akademis mengenai tantangan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kaltim. Mereka adalah Muslimin, seorang akademisi, serta narasumber kedua, Anshar Andasa.

Muslimin menyoroti tantangan terbesar dalam demokrasi saat ini, yaitu maraknya praktik money politics atau politik uang. Ia menyebut bahwa praktik ini masih menjadi hambatan besar dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan berkualitas.

“Money politic adalah salah satu tantangan demokrasi kita. Saya berbicara fakta sebagai akademisi. Problemnya adalah masyarakat kita masih sangat pragmatis. Jika diberi sesuatu, mereka merasa tidak nyaman jika tidak memilih pemberinya. Ini budaya yang harus kita kikis,” tegasnya.

Sementara itu, Anshar lebih menyoroti pentingnya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan, terutama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Menurutnya, sistem Musrenbang yang ada saat ini masih kurang inklusif dan sering kali hanya menjadi formalitas belaka.

“Jika aspirasi masyarakat dijawab dengan baik oleh pemerintah, saya yakin mereka akan mendukung kebijakan yang dibuat. Tapi kenyataannya, hari ini money politics sering menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan, bukan karena aspirasi mereka yang didengar,” pungkasnya.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyusunan kebijakan daerah semakin meningkat.

Kedua narasumber menekankan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan mendasar, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta dapat berkontribusi dalam membangun Kaltim yang lebih baik. (*)