Anggaran IKN Diblokir, Menteri PU: Progresnya Buat Beli Makan Siang

NUASANTARA — Anggaran kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir Menteri Keuangan.

Kabar mengejutkan itu datang dari Menteri PU, Dody Hanggodo setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis 6 Februari 2025.

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua," ucap Dody mengutip kompas.com

Ia berkelakar bahwa anggaran yang ada hanya cukup untuk membeli makan siang.

“Progresnya buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” kata Dody.

Baca Juga: Libur Natal dan Tahun Baru: Otorita IKN Siapkan Fasilitas Maksimal untuk Pengunjung

Pengajuan Tambahan Anggaran

Sebelumnya, Kementerian PU mengajukan penambahan anggaran Rp 14,87 triliun untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN.

Angka ini bagian dari total tambahan anggaran yang ditawarkan Kementerian PU untuk tahun 2025, yaitu sebesar Rp 60,6 triliun.

Pengajuan tersebut meliputi alokasi untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar untuk pembangunan jalan di KIPP, jalan tol, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

Serta alokasi untuk Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4.969 miliar guna penyelesaian SPAM, sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan BIN.

Namun, harapan penambahan anggaran pupus setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

Alhasil, pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun, menyisakan anggaran hanya Rp 29,57 triliun dari pagu awal Rp 110,95 triliun.

Pembangunan IKN Dipastikan Berlanjut

Pun muncul isu pemblokiran anggaran, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan proyek pembangunan IKN tetap berjalan.

Usai bertemu dengan Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis 6 Februari 2025, AHY menegaskan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025 hingga 2029.

"Terkait IKN, pembangunan ini dipastikan akan berlanjut. Presiden juga telah memastikan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahun 2025 hingga 2029,” katanya.

“Anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan tahapan dan rencana yang telah disusun sejak awal," ujar AHY.

Ia juga menjelaskan setelah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, fokus pembangunan kini bergeser ke kawasan legislatif dan yudikatif.

"Jadi, ada beberapa penyesuaian yang tentu membutuhkan waktu. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan setelah itu bisa segera dibangun," imbuhnya. (*)