Daerah
More
KALTIM — Pengamat kebijakan publik Kalimantan Timur (Kaltim), Saipul, melayangkan beberapa catatan terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran berserta kabinet Merah Putih.
Dosen Fisipol Universitas Mulawarman (Unmul) itu mengatakan sejumlah survei yang ditampilkan, sudah mewakili beberapa provinsi dan berbagai kalangan serta profesi.
Ipul—sapaan akrabnya—mengatakan secara umum masyarakat tentu saja berharap banyak kepada kepemimpinan baru ini. Sebab ada sejumlah kekesalan atas berbagai kebijakan pemerintahan sebelumnya.
“Ada berbagai macam kekecewaan tentunya ya. Terutama di masa-masa pemerintahan Jokowi. Banyak sekali PR yang menjadi kewajiban di pemerintahan Prabowo untuk diselesaikan,” ucap Ipul dalam salah satu seminar via zoom, Kamis 6 Februari 2025.
Ipul kemudian mengemukakan survei tersebut secara umum menilai Prabowo-Gibran, secara personal, mendapatkan nilai (kepuasan) di atas 80 persen.
Baca Juga: 
Polemik Program Gratispol, Pengamat Minta Wagub Kaltim Kurangi Bahasa Politis untuk Program Teknis
“Jadi masyarakat puas secara personal. Tapi sekali lagi, ini 100 hari dalam masa kepemimpinan, masih banyak hal yang perlu dibuktikan,” jelasnya.
Namun, dalam survei tersebut, tidak banyak menteri di Kabinet Merah Putih yang mendapatkan kepuasan hingga 80 persen. Rata-rata hanya di angka 70 sekian persen.
Artinya, kata Ipul, rata-rata menteri tidak bisa melampaui kepuasan masyarakat terhadap Presiden dan Wapresnya.
Program Prioritas Lumpuh
Ipul kemudian membagi program Prabowo-Gibran dalam skala prioritasnya. Terkait kebutuhan primer masyarakat, misalnya, harga-harga sembako masih belum turun.
Padahal, tambah Ipul, jika dihubungkan dengan janji Prabowo saat ia berkampanye, politisi Gerindra itu mengaku akan menelurkan kebijakan ihwal banyaknya kebutuhan pokok yang digratiskan. Tapi faktanya, nihil.
“Termasuk juga bantuan gratis untuk masyarakat miskin. Termasuk juga subsidi BBM. Faktanya tidak ada. Sampai saat ini BBM masih tetap. Bahkan ada yang naik malah,” urainya.
Bahlil Beruntung
Mantan Ketua Bawaslu Kaltim itu juga menilai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sangat beruntung. Surveinya menunjukkan mencapai 50,6 persen. Beruntungnya, survei tersebut dirilis sebelum adanya gejolak Elpiji 3 Kg.
Kalau dirilis hari ini, kata Ipul, dipastikan survei itu anjlok, khusus untuk Bahlil, dan barangkali berdampak kepada survei terhadap Prabowo dan Gibran berikut seluruh Menteri di Kabinet Merah Putih.
“Kalau misalnya hari ini diberikan penilaian, itu bisa turun. Karena problematika kebijakan yang nyeleneh terkait tabung 3 Kg. Kalau disurvei hari ini, saya yakin itu menurun. Terutama kepada menteri terkait,” papar Ipul.
Sektor Pendidikan
Pengamat politik Kaltim itu menilai survei kepuasan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Abdul Mu’ti, memang sepatutnya seperti itu.
Abdul Mu’ti meraih kepuasan masyarakat sebanyak 75,8 persen. Paling tinggi di antara seluruh menteri dalam survei tersebut. Menurut Ipul ini memang sangat wajar. Sebab terlihat progresnya.
“Nah Ini terlihat. 100 hari ini (pak Abdul Mu’ti) sudah ada progres, ada fakta, ada perubahan. Walaupun belum signifikan. Tetapi masyarakat sebenarnya menunggu perubahan nyatanya,” ucap Ipul.
“Jadi menurut saya, persepsi masyarakat itu melihat pergerakan yang mengarah pada pemenuhan janji-janji itu. Bukan hanya bicara,” sambung dia.
Kemenag Sangat Baik
Selanjutnya Kementerian Agama (Kemenag) yang dipimpin oleh Prof. Nasaruddin Umar. Menurut Ipul, meskipun berada pada posisi 4, dengan survei 74,5 persen, tetapi menunjukkan kinerja yang sangat baik.
“Nah kemudian pak Nasaruddin Umar, walaupun masih dalam posisi 4. Tapi memberikan kinerja nyata. Terkait misalnya urusan haji. Ada penetrasi ke dalam. Bisa menyelesaikan masalah haji sebelumnya,” singkat Ipul.
Benang Kusut di Kemenkes
Ipul menerangkan ada begitu banyak PR yang harus diselesaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin.
Budi mendapat survei 75,7 persen. Meraih posisi kedua dari seluruh menteri. Tapi ada banyak problem yang harus diatasi. Mengingat salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran, misalnya adalah pemeriksaan kesehatan gratis.
“Nah ini (pemeriksaan kesehatan gratis—red) baru mau akan dijalankan,” jelas Ipul.
Karena itu, Ipul melayangkan asumsi, bahwa jika masyarakat telah mengetahui penyakit-penyakitnya karena diperiksa secara gratis, maka akan ada juga kewajiban menggratiskan pengobatan mereka.
“Jadi tidak bisa berhenti di pengobatan gratisnya aja. Jadi menurut saya masih ada benang kusut yang harus diurai,” paparnya.
“Termasuk BPJS yang masih menimbulkan masalah. Saya kira ini harus menggunakan tangan besi untuk menyelesaikannya. Kalau tidak akan menjadi masalah tertentu,” sambung Ipul.
Program MBG
Salah satu yang menjadi sorotan utama Ipul adalah program makan bergizi gratis (MBG). Dia menilai harusnya Prabowo membuat kejelasan payung hukumnya.
“Payung hukum itu misalnya siapa penanggung jawabnya di nasional, siapa di daerah dan seterusnya,” ucapnya.
Kemudian masalah sumber pendanaannya. Ipul menilai mestinya pendanaan MBG ini bersumber dari APBN, dan tidak dibebankan ke APBD. Alasannya, program ini adalah janji kampanye Prabowo-Gibran.
“Semestinya anggaran diambil dari APBN. Nanti APBD sebagai support anggaran saja. Karena, sebagian besar, misalnya di Kaltim, MBG masih ditanggulangi APBD masing-masing daerah,” bebernya.
“Sampai sekarang ini, saya berdiskusi dengan berbagai kalangan, belum ada kejelasan terkait kebijakan ini,” tandasnya.
Penghematan Anggaran
Penghematan anggaran ini sebenarnya tidak masuk dalam salah satu indikator penilaian. Namun, perintah ini dikeluarkan Prabowo dalam masa-masa 100 harinya.
Ipul mengatakan tepat saja dalam satu sisi. Misalnya ada kegiatan yang tak begitu penting, tetapi digelar di hotel-hotel mewah. Atau misalnya perjalanan dinas yang tidak begitu berdampak pada masyarakat luas.
“Terkait juga perjalanan dinas, memang itu sejak dari dulu bermasalah. Karena kebanyakan perjalanan itu tidak relevan dan, apalagi itu tidak efisien ya kan,” katanya.
“Artinya kurang menunjang instansi di daerah. Sehingga anggaran itu dianggap mubazir. Itu juga dianggap tidak berefek terhadap masyarakat yang mereka layani,” tambahnya.
Maka dari itu, menurut Ipul, wajar saja dilakukan penghematan. Bahkan kalau perlu dievaluasi, dan diperiksa jika memang anggaran untuk perjalanan dinas justru malah dianggap merugikan negara.
Tapi, Ipul menyayangkan ternyata semua anggaran di berbagai instansi dipotong. Padahal, misalnya, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), membutuhkan penambahan anggaran.
“Ada yang perlu ditambah anggarannya. Misalnya di Kemenristek. Salah satunya ada beberapa gaji dosen yang belum terbayarkan,” katanya.
“Jadi kita baru bicara 1 kondisi. Belum lagi kita bicara di jelang masa jabatan Jokowi. Hampir separuh anggaran pendidikan diarahkan ke desa. Karena ini janji Jokowi,” tambahnya.
Pajak Pertambangan Non Transparansi
Sejak dulu di jaman Jokowi hingga terpilihnya Prabowo, khususnya di bidang pajak pertambangan selama ini dianggap paling buruk. Karena menurut Ipul belum ada transparansi di dalamnya.
“Penguatan terhadap pajak-pajak pertambangan yang selama ini dianggap terburuk karena misalnya dari sisi transparansi. Ini masih agak kabur gitu,” bebernya.
“Dari dulu di era Jokowi, sampai sekarang ini, transparansi pajak pertambangan (masih belum terlihat—red). Jadi menurut saya perlu didorong lagi,” pungkasnya.
Berikut 15 Menteri dengan citra dan tingkat kepuasan tertinggi:
1. Abdul Mu'ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) 76,4
2. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan) 75,7
3. Yandri Susanto (Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal) 75,5
4. Nasaruddin Umar (Menteri Agama) 74,5
5. Sugiono (Menteri Luar Negeri) 70,1
6. Erick Thohir (Menteri BUMN) 69,9
7. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) 67,3
8. Meutya Hafid (Menteri Komunikasi dan Digital) 66,7
9. Prof. Yassierli (Menteri Ketenagakerjaan) 65,4
10. Saifullah Yusuf (Menteri Sosial) 63,2
11. Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) 62,2
12. Rini Widyantini (Menteri PAN-RB) 60
13. Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga) 57,4
14. Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara) 55,6
15. Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri) 55,4. (*)
(Agung Ardaus)
