KAHMI dan HMI Berau Didorong Berperan Aktif dalam Ketahanan Pangan Nasional

BERAU — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Manimbang Kahariady, mengajak Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Berau untuk memperkuat komitmen dalam mengawal ketahanan pangan nasional.

Dalam Dialog Publik yang diselenggarakan MD KAHMI Berau pada Minggu (23/2) di Hotel Gioia, Tanjung Redeb dengan tema Peran KAHMI dan HMI dalam Ketahanan Pangan, Manimbang menegaskan pentingnya peran strategis kedua organisasi tersebut.

“Sebagai kelompok yang terdiri dari para cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu, KAHMI dan HMI memiliki tanggung jawab untuk berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat guna mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Baca Juga: Komisi II DPRD Berau Panggil Disbun Bahas Masalah Perkebunan dan Pembebasan Lahan

Manimbang menyoroti perlunya menjaga ketersediaan bahan pangan utama seperti padi, jagung, dan kedelai untuk jangka pendek maupun panjang. Ia menekankan keberlanjutan ketahanan pangan bergantung pada ketersediaan lahan produktif.

“Ketahanan pangan harus didukung dengan ketersediaan lahan produktif. Oleh karena itu, KAHMI dan HMI harus turut serta dalam mengawal alih fungsi lahan agar pertanian tetap terjaga,” katanya.

Dalam pemaparannya, ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan produksi beras dari 31,5 juta ton pada 2022 menjadi 30,2 juta ton pada 2023. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya peran KAHMI dalam advokasi dan kerja sama dengan pemerintah.

“KAHMI harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas produksi beras dan memastikan kebijakan pangan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Manimbang juga menyoroti berbagai langkah pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, seperti optimalisasi lahan rawa, pompanisasi lahan sawah saat musim kemarau, serta pemanfaatan lahan untuk perkebunan petani.

Namun, ia mengingatkan tantangan terbesar dalam sektor pertanian saat ini adalah alih fungsi lahan.

“Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali akan berdampak pada berkurangnya produksi pangan. Oleh karena itu, kita perlu mengawal kebijakan pemerintah agar tetap sejalan dengan kepentingan ketahanan pangan nasional,” paparnya.

Dalam konteks ketahanan pangan global, Manimbang mengungkapkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat keempat di Asia Tenggara menurut Global Food Security Index (GFSI), di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Ia berharap pemerintah terus mengupayakan kebijakan yang dapat meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam menjaga ketahanan pangan.

“Masih ada tumpang tindih kebijakan antara kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Saya berharap, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, masalah ini bisa segera diselesaikan agar program ketahanan pangan dapat berjalan lebih efektif,” harapnya.

Acara dialog ini mendapat sambutan antusias dari warga KAHMI dan HMI yang hadir. Banyak di antara mereka menyampaikan pandangan serta rencana kontribusi nyata dalam upaya bersama mewujudkan ketahanan pangan di daerah mereka masing-masing.

Sebagai penutup, Manimbang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam mencapai ketahanan pangan berkelanjutan.

“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa mencapai swasembada pangan demi kesejahteraan bangsa,” pungkasnya. (*)