2 Versi Ketua KNPI Kutim Tak Hadiri Rapimda, Wakil Bupati: Gak Ngaruh Juga, Jika Dualisme Lagi Lebih Baik Tidak Ada!!!

KUTIM — Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menanggapi ketidakhadiran 2 Ketua KNPI Kutim dalam agenda Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD KNPI Kutim pada Senin 24 Februari 2025.

Dia mengatakan, ketidakhadiran keduanya tidak mengganggu jalannya agenda Rapimda dengan tema “Rekonsiliasi Pemuda Menuju Kutai Timur Hebat” ini.

"Ya udah, dia juga habis juga masa jabatannya udah. Habis Juni atau Juli (2024) yang lalu habis masa jabatannya. Jadi hadir enggak hadir, enggak ada ngaruhnya," kata Mahyunadi kepada katakaltim, usai menghadiri pembukaan Rapimda KNPI Kaltim.

Orang nomor 2 Kutim itu lebih jauh menanggapi beberapa OKP yang menolak hadir sebagai bentuk kekecewaan Rapimda yang dinilai terlalu terburu-buru ini.

“Kalau ada OKP yang menolak saya pikir itu masalah dinamika. Kalau ada yang nolak ya kan ada aturannya, ada AD/ART yang hadir sekian bisa laksanakan. Kalau bisa, dilaksanakan dengan yang hadir saja,” tandasnya.

Baca Juga: Pemkab Kutim Kerja Sama Bankaltimtara Luncurkan KKPD untuk Modernisasi Keuangan Daerah

"Jangan sampai gara-gara atau demi kepentingan sesaat, kepentingan yang banyak enggak terpenuhi, janganlah. Kembalilah ke jalan yang benar," sambung dia menegaskan.

Jika kembali terjadi dualisme dalam kepengurusan KNPI Kutim, Mahyunadi mengatakan lebih baik KNPI tidak eksis di Kutim

"Lebih baik tidak ada KNP di Kutai Timur daripada dualisme. Kita akan sangat rugi, termasuk anggaran kita mau diberikan kepada siapa kalau kalian punya dualisme lagi?," cecarnya.

Sementara itu, Karateker Ketua DPD KNPI Kaltim, Akbar, mengatakan sudah melibatkan Ketua KNPI Kutim Felly Lung dan Lukas Himuq, dengan memberikan undangan Rapimda hari ini.

"Sebenarnya kita sudah libatkan, kita sudah undang, cuma enggak mau datang. Dan sikap itu kita hormati. Namun juga kita harus memikirkan sikap teman-teman OKP, teman-teman pemuda yang lain," Jelasnya.

Terkait penolakan beberapa OKP untuk hadir dalam forum Rapimda, disebutnya sebagai hak demokrasi.

"Tapi tentu saya pribadi kami menitip pesan kepada siapapun Ketua KNPI yang baru nanti bahwa tidak boleh ada yang ditinggalkan, masing-masing OKP punya peran penting dalam proses pembangunan pemuda dan pembangunan daerah," pungkasnya. (Ca)