DPRD Samarinda Ingatkan Pemkot agar Efisiensi Anggaran Tak Mengganggu Layanan Publik

SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda saat ini sedang fokus pada upaya efisiensi anggaran, yang merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat.

Namun, pelaksanaan kebijakan efisiensi ini harus tetap memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat bergantung pada pelayanan publik.

Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vanandza, mengingatkan bahwa meskipun efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang datang dari pemerintah pusat, pengelolaan anggaran daerah harus tetap selektif dan hati-hati.

Ahmad menegaskan bahwa pengurangan anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, namun di tingkat daerah, kami di DPRD selalu memberikan masukan agar kebijakan tersebut tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Ahmad.

Baca Juga: DPRD Samarinda Harap Pemimpin Baru Meningkatkan Lagi Kolaborasi dengan Masyarakat

Menurutnya, pengurangan anggaran sebaiknya tidak dilakukan pada sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sektor-sektor ini, menurut Ahmad, adalah fondasi utama yang mendukung kualitas hidup masyarakat.

“Pengurangan anggaran harus fokus pada sektor-sektor yang tidak mempengaruhi langsung kebutuhan dasar masyarakat. Kita harus memastikan bahwa pelayanan publik tetap optimal,” tegas Ahmad.

Ahmad juga menyoroti pentingnya pemerintah kota dalam memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya mengurangi belanja, tetapi juga memperbaiki proses pengelolaan dana agar lebih transparan dan akuntabel.

Ia mengingatkan agar Pemkot tidak hanya berfokus pada angka-angka dalam anggaran, tetapi juga melihat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat pemotongan dana.

"Pemkot harus bijak dalam menetapkan prioritas. Kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang memastikan masyarakat tidak terganggu, terutama mereka yang sangat bergantung pada layanan dasar," jelasnya.

Harapannya, pemkot Samarinda dapat menemukan jalan tengah yang bijaksana antara efisiensi anggaran dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, agar kualitas layanan tetap terjaga, meskipun anggaran terbatas. (Adv)