Andi Harun Siap Diundang untuk RDP Bahas Masalah Kontraktor dan Buruh Teras Samarinda

SAMARINDA — Perkara Teras Samarinda, membuat orang nomor wahid Samarinda, Andi Harun, hampir pusing.

Buntut aksi lempar dan tunjuk-tunjukan di ruang rapat di DPRD Samarinda beberapa waktu lalu.

Ia menyesalkan aksi Wakil Rakyat Samarinda yang melempar kotak makanan kepada pihak Dinas PUPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Baca Juga: Penyederhanaan Layanan Publik, Samarinda Berencana Ciptakan Roadmap Transformasi Digital 2025-2029

Terlebih lagi kabar hampir baku jotos itu diperlihatkan dari salah satu kepala daerah saat Andi Harun retret di Kota Magelang.

Baca Juga: DPRD Samarinda Desak Pemkot Tegakkan Perda Anti Pemberian Uang kepada Anjal dan Gepeng

Menurut Andi Harun, tindakan melempar makanan itu tidak dapat dibenarkan.

Kata dia, forum yang harus dijaga harkat dan martabatnya justru tercederai karena aksi oknum, bukannya melahirkan solusi.

"Saya menyampaikan rasa prihatin yang sangat tinggi atas peristiwa itu, dari informasi yang kami dapat, sebelum pelemparan kotak nasi, ada pelemparan botol yang diduga ditujukan kepada Kabid Cipta Karya (Andriyani)," ucapnya kepada awak media, Senin 3 Maret 2025.

Andi Harun menilai peristiwa dalam RDP itu sangat tidak pantas dan memalukan. Bahkan tidak ada alasan yang dapat membenarkan kejadian tersebut.

Karena, menurut dia, sepanas apapun kondisi rapat dan diskusi, harusnya sebatas adu argumentasi. Bukan main lempar-lemparan dan saling tunjuk apalagi berkata kasar.

"Kalau sudah mengarah ke fisik, dan merendahkan pihak lain dengan kata-kata tidak pantas, saya kira diukur dari parameter apapun, tidak bisa dibenarkan," sesalnya.

Andi Harun membeberkan, Pemkot Samarinda sudah membahas masalah ini dan proses penyelesaian sudah dilakukan. Tapi tidak bisa cepat.

Ia menyesalkan keterlibatan pihak lain di luar pemerintah dalam kasus ini. Karena justru menciptakan kegaduhan.

"Mungkin ada pihak yang merasa kurang sabar, kurang cepat penyelesaiannya, sehingga menggunakan kanal di luar pemerintah untuk penyelesaian ini, misalnya DPRD," ucapnya.

"Tidak salah juga, karena memang DPRD itu adalah tempat membahas dan menampung aspirasi masyarakat," sambung dia.

Andi Harun pun menegaskan, dia sangat bersedia hadir jika diundang DPRD untuk memberikan keterangan dan mencari penyelesaian atas nasib pekerja Teras Samarinda.

"Kalau staf saya, Kabid saya (Ilham) tidak puas kalian dengarkan, undang Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda dan seluruh jajarannya. Kan lebih bagus, bisa ambil keputusan di tempat. Kalau masalah ini DPRD ngundang, saya pastikan saya bersedia datang," tandasnya. (*)