DPRD PPU Minta Terapkan Pembayaran Digital Atasi Masalah Administrasi Pupuk

PENAJAM — Administrasi pupuk masih menjadi hambatan bagi para petani di Kabupaten PPU. Khususnya di Kecamatan Babulu.

Menanggapi itu Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Syahruddin M. Noor mengusulkan pembayaran online.

"Solusi yang perlu dilakukan ialah menerapkan sistem pembayaran digital QRIS di setiap kios pupuk," kata Syahruddin M. Noor, Senin 17 Maret 2025.

Baca Juga: DPRD PPU Ajak Masyarakat Bersiap Hadapi Persaingan di Era IKN

Politisi Demokrat itu mengungkapkan, langkah tersebut bertujuan mengatasi kendala penggunaan kartu tani yang dinilai kurang efektif, akibat proses administrasi yang rumit.

Baca Juga: Ketua DPRD PPU Tegas akan Perjuangkan Tenaga Kerja Lokal agar Terlibat di IKN

“Banyak petani yang mengalami kesulitan karena saldo kartu tani kosong, sehingga harus diisi ulang sebelum bisa digunakan untuk membeli pupuk. Ini menyulitkan mereka,” ungkapnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Syahruddin mengusulkan Bankaltimtara menyediakan dana awal bagi petani yang dapat dikembalikan setelah masa panen.

Katanya, pihak bank telah menyetujui ide tersebut dan siap mendukung implementasi sistem pembayaran digital di kios pupuk.

“Kami ingin mempermudah akses petani mendapatkan pupuk dengan sistem pembayaran QRIS di setiap kios,” katanya.

“Ini akan mengurangi hambatan yang selama ini menjadi keluhan utama petani,” pungkasnya.

Sebagai wakil rakyat, tentunya harus berperan untuk memberikan saran dan dorongan kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan kebutuhan petani di PPU.

Dengan mengambil langkah strategis ini, diharapkan kesejahteraan petani dan masyarakat Benuo Taka secara keseluruhan dapat meningkat. (Adv)