Ketua Presidium KAHMI Minta Wali Kota Bontang Lebih Transparan Ihwal Rencana Pemindahan Rumah Jabatan

BONTANG — Ketua Presidium KAHMI Bontang, Taqiyuddin, meminta Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, supaya kebijakannya lebih transparan.

Mantan aktivis Sulawesi itu angkat bicara buntut adanya kebijakan Neni yang hendak memindahkan rumah jabatan (Rujab) ke Bontang Lestari.

“Ini jelas harus ada transparansi,” ucap Kiki—sapaan akrabnya—Senin 14 April 2025.

Baca Juga: Tebarkan Rasa Peduli di Bulan Suci Ramadan, KAHMI Bontang Salurkan Bantuan Sosial dan Buka Puasa Bersama

Transparansi yang dia maksud yaitu berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan. Apakah lahannya adalah milik pemerintah atau masih membutuhkan pembebasan lahan.

Baca Juga: Filosofi dan Makna BERBENAH Tagline Neni-Agus Haris Untuk Pilkada Bontang 2024

Sebab Rujab yang bakal dibangun, bukan saja untuk Wali Kota. Termasuk juga Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah (Sekda).

“Ada 3 rujab yang akan dibangun. Prinsipnya kita minta ada transparansi lah Pemkot ini,” tandasnya.

Lebih jauh Kiki juga berpikiran bahwa langkah yang diambil Pemkot Bontang berpotensi tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran, yang saat ini diterapkan di seluruh daerah.

“Ini kalau kita analisa, besar kemungkinan tak sejalan dengan semangat efisiensi,” jelasnya.

Alih-alih memindahkan Rujab, Kiki menilai Pemkot harusnya menyelesaikan dulu program prioritas yang dijanjikannya.

Antara lain, kata Kiki adalah zero kemiskinan ekstrem. Kemudian penyediaan lapangan pekerjaan di tengah resesi ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi.

“Termasuk juga revitalisasi kawasan kumuh. Lalu masalah stunting dan lain-lain, yang dinilai secara langsung menyentuh hajat hidup orang banyak,” pungkasnya. (*)