Nilai Pemerintah Tak Serius Wujudkan Visi ‘Kutai Timur Hebat’, Fraksi NasDem Layangkan Kritis Pedas

KUTIM — Fraksi NasDem DPRD Kutai Timur (Kutim) layangkan kritik pedasnya kepada pemerintah.

Alasannya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak hadir dalam rapat pembahasan APBD 2025 pada 16 April 2025.

Padahal, kehadiran mereka sangat penting untuk membahas pembangunan daerah.

Baca Juga: Ketua Komisi D DPRD Kutim Sambut Demonstran GEBRAK

Untuk itu Legislator Kutim, Yulianus Palangiran, menilai absennya TAPD sebagai bukti ketidakseriusan pemerintah mengurusi warga.

Terutama di tengah mandeknya pembahasan anggaran yang sudah 4 kali dijadwal ulang tanpa kejelasan.

Politisi NasDem itu menyatakan kekecewaannya kepada TAPD yang dianggap tidak menghormati lembaga Wakil Rakyat Kutim.

Pasalnya, pihaknya sudah menunggu sejak pukul 13.00 WITA di Ruang Rapat Hearing, tetapi hingga pukul 17.00 WITA, tidak satu pun perwakilan TAPD hadir.

“Ini menunjukkan pemerintah tidak menghargai proses demokrasi dan kepentingan publik,” tegas Yulianus kepada awak media di Ruang Wakil Ketua II DPRD Kutim, Kamis 17 April 2025.

Lebih jauh Yulianus meragukan komitmen Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi dalam mewujudkan visi “Kutai Timur Hebat”.

Menurutnya, program tersebut berisiko 'jalan di tempat' jika pembahasan APBD murni 2025 terus tertunda.

“Jadwal rapat Banmus (Badan Musyawarah) sudah lewat, tapi realisasi APBD belum ada. Kami sudah empat kali rapat, dan jadwal terus digeser tanpa alasan jelas,” ujar Yulianus.

Mewakili Fraksi NasDem, pihaknya menyoroti dua masalah krusial: pertama soal mekanisme perencanaan anggaran yang dinilai tidak transparan.

Termasuk saat mengotak-atik penyesuaian anggaran mendadak dari belasan triliun menjadi beberapa triliun tanpa koordinasi yang intensif dengan DPRD.

Kemudian yang kedua, indikasi pelanggaran prosedur akibat ketidakjelasan jadwal rapat.

Dia menanyakan, apabila pemerintah memangkas anggaran tiba-tiba, bagaimana nasib program prioritas seperti layanan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur bisa berjalan?

Terutama yang telah diusulkan warga melalui pihaknya. Meski kritis, Yulianus menegaskan dukungan pihaknya terhadap kepemimpinan Ardiansyah Sulaiman dan Mahyunadi.

"Kami akan mendukung penuh program yang benar-benar memihak kebutuhan dasar masyarakat. Namun, jika ada kebijakan yang menyimpang dari kesepakatan bersama, kami tidak segan melayangkan kritik dan tindakan konkret," tandas dia.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari TAPD terkait tertundanya realisasi APBD dan absennya perwakilan pemerintah dalam rapat hearing.

Setelah awak media berupaya memperoleh jawaban dengan mendatangi Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Kabupaten, Rizali Hadi.

Termasuk Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kutim juga tidak ada respons, usai dikirimkan 5 pertanyaan via pesan WhatsApp sejak tanggal 29 Maret 2025 dan 17 April 2025. (*)