KUBAR — Pemkab Kubar telah merampungkan draf Surat Keputusan (SK) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terindikasi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kubar, Suwito menjelaskan draf tersebut telah diserahkan di bagian hukum, sisa menunggu di teken oleh Bupati untuk proses pelaksanaannya.
"Sudah dibuat draf SK-nya dan sudah dikoordinasikan dan sudah disampaikan dibagian hukum untuk diproses untuk dapat tanda tangan Bupati," ujar Suwito kepada Katakaltim belum lama ini.
Baca Juga: Berantas Premanisme dan Ormas Bermasalah, Pemkab Kubar Komitmen Jaga Investasi
Dia mengatakan pembentukan satgas tersebut untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang lebih kondusif di daerah, sehingga iklim investasi dan dunia usaha berjalan dengan baik.
Baca Juga: DPRD Kubar Gelar Paripurna Tentang Penyampaian Perubahan KUA dan PPAS
Ia mengatakan, dalam penyusunannya, Pemkab Kubar juga akan meminta kesediaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah dinas terkait untuk terlibat secara langsung dalam satgas tersebut.
"Satgas yang adakan melibatkan instansi-instansi yaitu ada Polres, Kodim, Kejaksaan. Jadi sinergi tugas tim ini adalah bagaimana kita melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ormas yang ada supaya tidak menggangu investasi yang ada di Kubar," kata dia.
Suwito mengatakan satgas ini nantinya akan memiliki tugas utama menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat terkait keberadaan ormas yang bertindak di luar kewenangan.
"Metode pengawasannya tentu nanti kita aka rapatkan karena tim-nya dari berbagai instansi, tentunya kita harus samakan persepsi kegiatan-kegiatan apa, kemudian indikator apa yang kita mau buat untuk nanti kita ke lapangan," jelas Suwito.
Menurut dia, secara umum, pembentukan satgas ini merupakan bagian dari upaya mendukung program strategis nasional menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Dengan adanya satgas ini, lanjut dia, Pemkab Kubar berharap masyarakat juga turut mendukung upaya pemberantasan premanisme dengan berani melaporkan segala bentuk intimidasi dan pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum ormas.
"Komitmen Pemkab Kubar dengan adanya tim ini semoga tim ini nanti dapat bekerja baik sesuai tugasnya, kemudian juga investasi yang ada di Kutai Barat tidak terganggu dengan adanya ormas-ormas. Kita harapkan ada sinergi yang baik antara keberadaan ormas dan investasi yang ada untuk pembangunan di Kubar," tandasnya. (*)