Daerah
More
BONTANG — Asisten I Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Dasuki, belum tau pasti kapan pihaknya kunjungi Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti).
“Kita akan lakukan lah (ke Kementerian-red). Kita ndak tau kapan. Itu tergantung perintah Wali Kota. Bisa besok. Bisa minggu depan,” ucap Dasuki ditemui setelah rapat bersama dewan di Bontang Lestari, Senin 16 Juni 2025.
Dia tegas mengatakan, Pemkot akan terus berupaya menyelesaikan masalah ini.
Baca Juga: 
Masalah Mahasiswa Trunajaya, Pemkot Bontang Minta Jangan Dipelintir
Sekalipun persiapan ini bukan sepenuhnya tanggung jawab Pemkot.
“Pokoknya Pemkot akan hadir menyelesaikan masalah sosial. Kita tinggal nunggu perkembangan selanjutnya. Pada prinsipnya kita tetap hadir,” tukasnya.
Dasuki meminta agar masalah ketidakjelasan status Mahasiswa Universitas Trunajaya (Unijaya) ini tidak dipelintir.
Jangan sampai, saat Pemkot bicara bahwa itu bukan kewenangan mereka, justru dituding tidak bergerak dan tidak melakukan apa-apa.
“Pada intinya, jangan dipelintir. Kalau saya ngomong itu bukan kewenangan kita, bukan berarti pemerintah tidak turun tanggap,” jelasnya.
Dasuki mengaku ada keterbatasan kewenangan. Sebab itu dia agak bingung mengambil langkah apa yang harus ditempuh.
“Dengan tidak punya kewenangan, maka ada keterbatasan birokrasi. Itu yang membuat kami agak bingung untuk melangkah,” tandasnya.
Pun demikian, Dasuki mengaku pihak kementerian akan menurunkan tim. Namanya Tim Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi atau EKPT.
Hasilnya seperti apa, nanti Kementerian akan memberikan keputusan terhadap kelangsungan kampus tersebut.
Kalau memang closing (tutup), kata Dasuki, maka pemerintah harus segera mencari pilihan atau alternatif.
“Kalau closing, kita harus cari alternatif,” singkatnya.
Diberitakan sebelumnya, legislator Bontang meminta Pemkot agar tidak melulu menyampaikan bahwa mereka tidak punya kewenangan.
Bagaimana pun, karena masalah ini terjadi di Kota Bontang, maka pemerintah harus mengambil langkah konkret.
Termasuk berkunjung langsung ke Kementerian. Bahkan diminta untuk membawa sejumlah mahasiswa yang sudah jadi korban dari ketidakaktifan Unijaya.
Kenapa dewan meminta itu, supaya mahasiswa menilai bahwa pemerintah sudah bekerja maksimal.
Jangan sampai, karena istilah “bukan kewenangan”, malah akan menjadikan suasana semakin gaduh. (*)
