Tanggapan Ketua DPRD Bontang Soal Nasib 250 Honorer

BONTANG — Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menanggapi ihwal nasib 250 honorer yang diberhentikan pemerintah.

Diwacanakan, bahwa nantinya, mantan honorer ini punya perlakuan khusus untuk bekerja di perusahaan.

Namun, Andi Faiz, sapaannya, mengatakan seluruh masyarakat punya kesempatan yang sama untuk bekerja di perusahaan.

Baca Juga: Wakil Rakyat Bontang Sitti Yara Beri Bantuan kepada Korban Kebakaran di Loktuan

Baik itu dari ratusan tenaga honorer yang dipecat, atau pun pemuda-pemuda lain yang tidak pernah menjadi honorer di Kota Bontang.

Baca Juga: Ketua DPRD Bontang Tanggapi DPM-PTSP: Ada Iklim yang Tidak Sehat

“Semua punya hak yang sama,” ucap Andi Faiz kepada awak media, Senin 16 Juni 2025, di Bontang Lestari.

Dorong Kebijakan yang Tepat

Lebih jauh, Politisi Golkar itu meminta jika ada kebijakan pemerintah, misalnya saja, bantuan permodalan kepada 250 mantan honorer ini, maka harus tepat sasaran.

“Tapi saya mendorong ketika ada kebijakan dari pemerintah untuk misalnya mendorong mantan honorer yang 250 ini menjadi wiraswasta, menjadi pelaku UMKM, maka kita permudah,” tandasnya.

Pun setuju bahwa pemerintah mempermudah, tetapi benar-benar mereka ingin menjadi wiraswasta atau pelaku UMKM.

“Jadi tidak serta merta karena dia bagian dari yang 250 itu diberhentikan, tiba-tiba langsung dikasi uang, buat apa?” cecarnya.

“Harusnya yang 250 ini, misalnya mau bikin usaha kopi (Cafe), nah perlu bantuan. Nah itu kita permudah. Misalkan ada syaratnya yang harus dipersiapkan karena mantan honorer, tapi benar-benar dia gunakan untuk itu,” tukasnya.

Dia berharap ada kebijakan yang tepat untuk persoalan ini. Jangan sampai malah menambah angka pengangguran.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan salah satu skema yang tengah dipertimbangkan mengenai persoalan ini adalah melalui mekanisme Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

"Jadi bagi pegawai harian lepas dan guru honorer dapat berkontrak secara individu dengan kepala dinasnya masing-masing," ucapnya dalam bersama dewan, Selasa 10 Juni 2025.

Selain itu, Neni menambakan upaya mengurangi pengangguran tidak semata-mata bekerja di kantor ataupun perusahaan.

Neni menerangkan para mantan honorer tersebut akan mendapatkan bantuan modal usaha bagi mereka yang ingin menjadi wirausaha.

"Jadi akan kita fasilitasi untuk bantuan permodalan," tandas Neni. (Adv)