Samarinda Ngebut Siapkan Pembangunan Sekolah Rakyat, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan

SAMARINDA — Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim), Andi Muhammad Ishak, mengatakan dari lima usulan pembangunan sekolah rakyat di Kaltim, baru Kota Samarinda yang siap memulai pembangunan fisik tahun ini.

Usulan lainnya, yaitu satu milik provinsi dan tiga dari kabupaten/kota (Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau), masih dalam proses penilaian oleh tim pusat.

Menurut Andi, faktor penting yang menentukan realisasi pembangunan sekolah rakyat hingga pertengahan 2025 ini adalah kesiapan lahan.

"Kemungkinan pembangunan bisa dilakukan tahun ini sangat tergantung dari kesiapan lahan. Harapannya, Juli ini sudah bisa berkontrak jika lahan siap bangun," ucapnya mengutip laman Pemprovkaltim, Kamis 26 Juni 2025.

Kementerian Sosial telah meninjau langsung kesiapan di Kota Samarinda untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.

Baca Juga: Pemkab dan DPRD Kutim Sepakati Raperda Trantibumlinmas

Sementara itu, untuk usulan daerah lain, termasuk milik provinsi, masih terkendala kesiapan lahan yang dinilai memerlukan penanganan atau pematangan terlebih dahulu.

"Lahan yang sudah diajukan masih dalam penilaian. Kami juga diminta untuk menyiapkan lahan alternatif yang benar-benar siap bangun," jelas Andi.

Jika hasil survei menunjukkan bahwa pematangan lahan bisa diselesaikan dalam dua bulan, maka pembangunan sekolah rakyat di lokasi tersebut kemungkinan dapat dimulai tahun ini.

Namun, jika tidak memungkinkan, pembangunan untuk usulan provinsi akan dialokasikan tahun depan.

Pemerintah pusat terus mengalokasikan pembangunan sekolah rakyat setiap tahun, dengan prioritas pada daerah yang lahannya siap.

Perlu diketahui, program sekolah rakyat ini merupakan inisiatif pemerintah pusat yang mewajibkan kabupaten/kota untuk mengusulkan dan menyukseskannya.

Provinsi sifatnya membekap apabila daya tampung di kabupaten/kota tidak mencukupi.

"Sekolah rakyat ini mulai dari SD hingga SMA. Jika waktu pematangan lahan memungkinkan, kemungkinan di SMA 16 Samarinda akan dijadikan lokasi permanen untuk sekolah rakyat, bukan lagi rintisan," kata Andi.

Terkait tenaga pendidik, pemerintah pusat akan segera memproses rekrutmen guru pengajar dan pengasuh begitu lokasi sekolah rakyat, khususnya di Samarinda yang sudah siap gedung dan lahannya, telah ditetapkan.

Rekrutmen ini diperuntukkan bagi sekolah rintisan yang akan mulai beroperasi tahun ini. (*)