Jauh dari Kemandirian Fiskal, Anggota DPRD Bontang Dorong Pemkot Siapkan Perda Ramah Investasi

BONTANG — Legislator Kota Bontang, Winardi, mengatakan bahwa Kota Bontang ini sudah dikenal sekali sebagai wilayah industri. Maka, harus ramah investasi.

Faktanya, PT Badak NGL, Pupuk Kaltim, Kaltim Methanol Industri, Kaltim Nitrat Indonesia, Indominco Mandiri, adalah bentuk nyata bahwa Bontang sebagai Kota Industri.

Tetapi, berdasarkan laporan keuangan 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bontang banyak disumbangkan dari sektor migas dan non migas, malah mengalami penurunan setiap tahun.

Baca Juga: Reses Ketua Komisi A DPRD Bontang, Mahasiswa Minta Sekretariat Permanen HMB

Untuk itu, Pemkot harus mengambil langkah tegas agar ruang investor terbuka lebar.

Baca Juga: PAD Terus Menurun, Pengamat Ekonomi Menilai Bontang Jauh dari Kota Mandiri Secara Fiskal

"Bikin perencanaan investasi itu sebagai frame, bahwa daerah kita ini sangat memudahkan investasi, kan gitu ya," ucap Awing, sapaannya, saat ditemui di ruangannya, 10 Juni 2025.

Lebih jauh, dia meminta pemerintah segera merespons situasi bahwa APBD-nya itu terbesar bersumber dari dana bagi hasil (DBH). Sementara, pendapatan asli daerah (PAD) tidak seberapa.

"Kalau pendapatan asli daerah kita berapa aja sih, karena kita ini bergantung DBH. Maka saya minta akses investor harus dipermudah," tegasnya.

Mandiri secara Fiskal

Politisi PDIP itu berharap, dalam waktu dekat ini ada minimal 5 investor baru di Kota Bontang. Jika ini terwujud, maka Bontang dimungkinkan bakal mandiri secara fiskal.

Jangan sampai, investasi baru diwacanakan masuk di Bontang, malah dihalang-halangi. “Ini tidak boleh terjadi,” tukasnya.

“Insyallah Bontang bisa mandiri secara fiskal kalau kita dukung investor ramai-ramai masuk di wilayah kita,” pungkasnya.

PAD Bontang 3 Tahun Terakhir

Diketahui, Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Bontang di tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan.

Kenyataan itu berdasarkan data yang disajikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang kepada katakaltim saat ditemui di ruangannya beberapa waktu lalu.

Data menunjukkan sejak tahun 2021 hingga 2024 PAD secara umum mengalami peningkatan. Pun demikian, secara proporsi terhadap Pendapatan Daerah mengalami penurunan.

Pada tahun 2021, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1,206 triliun, sedangkan realisasi PAD berjumlah Rp245 miliar. Sehingga proporsi PAD terhadap pendapatan daerah mencapai 20,4 persen.

Tahun 2022, realisasi Pendapatan Daerah mencapai angka 1,797 triliun, dan realisasi PAD berjumlah Rp231 miliar. Dari situ menghasilkan proporsi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 12,9 persen.

Tahun 2023, realisasi Pendapatan Daerah berada di angka 2,448 miliar, dengan realisasi PAD berjumlah Rp264 miliar, sehingga proporsi PAD terhadap pendapatan daerah hanya mencapai 10,8 persen.

Untuk tahun 2024, realisasi Pendapatan Daerah berada di angka Rp2,775 triliun, sedangkan realisasi PAD berjumlah Rp283 miliar, proporsi PAD terhadap pendapatan daerah hanya mencapai angka sekitar 10 persen.

Menurut Kepala Bapenda Bontang, Syahruddin, hal ini disebabkan peningkatan signifikan pada pendapatan transfer melalui pos dana bagi hasil setelah berlakunya Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Dengan naiknya dana transfer memang menyebabkan proporsi PAD secara keseluruhan mengalami penurunan. Karena transfer meningkat signifikan, PAD meningkat tapi lebih kecil dari dana transfer," ucapnya.

Tanggapan Pengamat Ekonomi

Direktur Nusantara Riset, Afrianto Nurdin, menilai Kota Bontang masih amat jauh dari Kota yang mandiri secara fiskal.

Kesimpulan itu disampaikannya usai membaca data yang disajikan katakaltim dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang.

"Data ini menunjukkan Bontang masih berada pada kategori sangat rendah untuk dikatakan sebagai Kota yang mandiri secara fiskal," ucapnya.

Menurut Afrianto, APBD Bontang yang cukup tinggi mestinya mampu mendongkrak peningkatan PAD.

"Belanja daerah itu salah satu instrumen untuk mentrigeer (memicu) pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, tentu akan berdampak pada penerimaan PAD," terangnya.

Afrianto mengemukakan, karena PAD Bontang yang menurun setiap tahunnya berdasarkan presentasi pendapatan daerah, pemerintah harus melakukan belanja modal yang bersifat padat karya agar berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

"Belanja modal yang sifatnya padat karya dan memiliki dampak Capital pada peningkatan investasi di daerah," pungkasnya. (Adv)