Apa Bedanya Pemerintahan Basri-Najirah dan Neni-Agus di Kota Bontang

BONTANG — Sebagai mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, tentu saja Agus Haris yang saat ini menjabati Wakil Wali Kota Bontang, punya pandangan tertentu terhadap pemerintahan sebelumnya, yakni kepemimpinan Basri Rase dan Najirah.

Pun demikian, Agus Haris tidak mau berkomentar atau pun mengevaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya itu.

“Yaaa tentu saya tidak akan mengevaluasi kepemimpinan sebelumnya. Tidak!,” ucapnya saat ditemui katakaltim, Senin 30 Juni 2025 usai membuka agenda di Auditorium 3 Dimensi.

Baca Juga: Neni Moerniaeni-Agus Haris Bakal Manfaatkan Waduk Kanaan, Ini 8 Manfaatnya untuk Warga Bontang

Namun, kata Agus Haris, program yang digalakkannya bersama Neni Moerniaeni sebagai Wali Kota Bontang, adalah kebutuhan paling mendasar masyarakat secara fisik (physically).

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Bontang Apresiasi Peran Penting Insan Pers dan Media

Kebutuhan mendasar itu misalnya menangani masalah kemiskinan dan pengangguran, yang kini telah digalakkan meskipun baru-baru saja memimpin Kota Bontang.

“Tapi program kami itu, intinya bagaimana melihat apa yang paling mendasar, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Nah itu adalah penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan,” tukasnya.

Bukti Intervensi Kemiskinan Ekstrem

Politisi Gerindra itu pun seketika menyatakan bahwa program yang baru-baru ini diwujudkan adalah zero atau nol kemiskinan ekstrem. Katanya ini sesuai dengan arahan orang nomor satu Kota Bontang, sapaannya Bunda Neni.

“Maka Bunda Neni dalam hal ini meminta itu tadi, kemiskinan ekstrem dituntaskan. Dan alhamdulillah sudah tidak ada. Nah sekarang orang miskin dan pengangguran ini lah yang menjadi sasaran utama kami,” ucapnya.

Apakah ini berarti pemerintahan sebelumnya sangat sulit mengatasi masalah kemiskinan ekstrem, Agus Haris pun menimpali.

Dia mengatakan setiap pemimpin punya pemikiran serta kebijakannya masing-masing dengan segala tantangan yang dihadapi. Dan, kata dia, biar lah orang lain yang menilai jika mereka ingin memperbandingkan kepemimpinan ini.

“Yaa itu kan tidak ada yang menjawab itu (kemiskinan ekstrem-red). Kalau saya, program ini kan enggak enak kita anu kan (entah istilah ‘anu’ ini maksudnya apa-red),” ucapnya seraya tampak enggan mengkritisi.

“Nah kan beda ini kan. Beda kepala, beda cara menerapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” sambung dia menegaskan.

Agus Haris kembali mengulangi pernyataannya, dan mengatakan, bahwa ini adalah permintaan yang sangat mendesak dari Wali Kota agar segera dikoordinasikan dengan pihak perusahaan dan Disnaker, khususnya masalah pengangguran.

“Nah Bunda minta kepada saya, ‘Dek, pokoknya kerja sama dengan Pak Sapa Muha, Kadisnaker, pengangguran harus nol. Orang miskin juga harus nol’,” tandasnya.

Lalu, apakah program ini menjadi perbedaan mencolok antara kepemimpinan Basri Rase dan Neni Moerniaeni, Agus Haris pun lagi-lagi menimpali.

“Saya tidak bilang itu mencolok. Artinya itu dua persoalan mendasar. Karena itu masuk di dalam batang tubuh UUD, semua orang terlantar, fakir miskin ditanggung oleh negara,” prinsipnya.

Agus Haris memperpanjang komentarnya untuk meyakinkan bahwa ini memang adalah amat yang terpendar dari naluri kemanusiaan, dengan mengutip alinea ke-4 UUD 1945.

Begini bunyinya: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Menelisik alinea ini, Pemkot Bontang, kata Agus Haris, harus meluruskan niat dan menguatkan tekat untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran.

“Nah, melihat aturannya begitu, yaaa enggak ada jalan kecuali kami ini harus menyelesaikan persoalan itu,” tegasnya tampak sangat meyakinkan.

Soal Lain Itu Mungkin Gampang

Masih kata Agus Haris, selain masalah pengangguran dan kemiskinan, aspek lainnya mungkin cukup gampang. Misalnya problem infrastruktur jalan.

Dan itu tidak perlu didiskusikan panjang lebar. Sebab siapapun barangkali dapat merealisasikannya, yang terpenting ada anggaran yang disediakan.

“Kalau soal-soal lain itu gampang saja. Anak tamat SD pun kalau dikasih anggaran bisa dia. Kalau itu menurut saya nggak perlu kita bahas kalau yang itu,” tuturnya.

Imbauan Kerja Sama

Agus Haris pun tidak menahan untuk melanjutkan isi pikirannya. Dia bilang, apapun program pemerintah jika tidak bekerja sama, sulit juga terlaksana.

Bagaimana pun cerdasnya pemimpin daerah, kalau tidak ada koordinasi dan kolaborasi, maka mustahil terwujud mimpi-mimpi kepala daerah itu.

Pun demikian, pihak yang paling menentukan adalah mereka yang berkeliaran di lingkungan birokrat alias mereka yang aktif di pemerintahan.

“Ini kembali lagi kepada integritas penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya. “Nah alhamdulillah kalau Disnaker mantap. Karena belum ada 1 bulan, data pencari kerja sudah lengkap,” lanjutnya.

Termasuk presisi atau ketepatan jumlah angka kemiskinan, Agus Haris mengatakan Pemkot akan mempublikasikan secepatnya. Paling lambat di Bulan Agustus 2025 mendatang.

“Kami sedang data orang miskin. Tunggu saja tanggal 31 Agustus, kami akan publis,” tukasnya.

Begini Sistemnya

Skema pendataan ini tentu saja melalui RT. Kemudian ke Kelurahan, lalu ke Kecamatan dan dibuatkan berita acara.

Setelah itu diverifikasi faktual lagi oleh Dinas Sosial (Dinsos). Kemudian Dinsos serahkan ke Wali Kota.

Wali Kota selama 15 hari bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk mahasiswa untuk kembali turun melakukan verifikasi faktual.

“Nah setiap RT diambil 10 persen. Kalau misalkan di RT itu anggaplah 70 atau 100, yang laporan RT 100 orang miskin,” ucapnya. “Maka kami turun ambil sampelnya 10 persen. Dengan diacak gangnya kan? Nah, dari situ bisa kita lihat. Ohh ini betul datanya orang miskin,” terang Agus Haris.

Kata dia, pintu terakhirnya adalah Dinsos yang memverifikasi faktual data-data yang ada sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM-nya.

“Itu perintahnya Kemensos. Itu perintah regulasi,”terangnya.

Lalu, apakah ini berarti dapat dikatakan pemerintahan saat ini lebih progresif ketimbang pemerintahan sebelumnya, Agus Haris tidak bosan-bosan juga menimpali.

“Yaaa kalau itu kan enggak bisa kita menilai diri sendiri. Tapi tugas kami memang ya begitu (memperhatikan warga-red),” ucap Agus Haris sambil ketawa-ketawa.

“Ini tugas yang wajib bagi kami, sebagai pelayan rakyat. Nah, waktunya kami melayani rakyat ini dengan baik,” tutup Agus Haris. (*)