Daerah
More
SAMARINDA — 17 persen dari 147 ribu tenaga kerja di sektor konstruksi di Kalimantan Timur (Kaltim), belum tersertifikasi. Ini berarti terdapat 24.990 yang belum bersertifikat.
“Hingga tahun 2024 masih terdapat kesenjangan signifikan di mana sekitar 17 persen di antaranya belum tersertifikasi,” ucap Kepala Dinas PUPR dan Pera Provinsi Kaltim, Fitra Firnanda, Senin 30 Juni 2025 di Samarinda.
Untuk itu pihaknya menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Tahun 2025 Tahap I.
Agenda ini dilaksanakan secara serentak di lima kabupaten/kota, antara lain Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau.
“Pelatihan dan sertifikasi ini diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam menjembatani kesenjangan tersebut,” tuturnya.
Baca Juga: 
28 Titik Panas Terdeteksi di Kaltim, BMKG : Semua Pihak Tetap Waspada
Hari ini, Senin 30 Juni pihaknya menggelar pelatihan mengangkat tema “Tenaga Kerja Konstruksi Ahli Menuju Kompeten, Unggul, Berdaya Saing dan Produktif” di Kota Samarinda. Katanya akan berlangsung hingga 4 Juli 2025.
Dia menyampaikan, pelatihan dan sertifikasi ini mengusung semangat mencetak tenaga kerja konstruksi lokal yang kompeten, unggul, produktif, dan punya daya saing di tengah persaingan global.
Kegiatan ini melibatkan 827 peserta yang terdiri dari lulusan baru (fresh graduate), tenaga ahli konstruksi, asesor, dan instruktur kompeten.
Mereka mengikuti pelatihan secara daring dan tatap muka yang kemudian dilanjutkan dengan uji sertifikasi.
“Itu melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah diakui secara nasional,” jelas Nanda.
Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan amanat Pergub Kaltim Nomor 46 Tahun 2023.
Tetapi juga bagian dari tindak lanjut atas penghargaan nasional yang diterima Pemprov Kaltim sebagai OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi terbaik tahun 2024 dari Kementerian PUPR.
Penghargaan ini bukan hanya simbol, melainkan motivasi untuk terus mengembangkan kompetensi SDM di sektor konstruksi secara berkelanjutan.
Kegiatan ini kata Nanda, juga menjadi ajang kolaborasi lintas sektor. Berbagai lembaga pemerintah pusat, perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta LSP dari berbagai bidang turut ambil bagian.
Para narasumber pun berasal dari institusi terkemuka seperti BPSDM Kementerian PUPR, Persatuan Insinyur Indonesia, IALKI, PAKKI dan berbagai asosiasi profesional dari Kaltim.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam format hybrid, dengan kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka.
Sementara itu, proses sertifikasi dilakukan secara langsung untuk menjamin akurasi penilaian kompetensi.
Ratusan peserta dari berbagai kalangan seperti kontraktor, konsultan, instansi pemerintah dan perguruan tinggi bidang teknik, terlihat antusias mengikuti setiap tahapan pelatihan. (*)
