KUTIM — Fraksi Demokrat Kutim mengapresiasi capaian Pemkab Kutim yang berhasil menembus pendapatan asli daerah (PAD) hingga 182,26.
Apresiasi itu disampaikan Fraksi Demokrat dalam rapat paripurna DPRD Kutim yang berlangsung pada Selasa 1 Juli 2025.
Fraksi Demokrat diwakili Ahmad Sulaiman menyampaikan dukungan mereka terhadap langkah Pemkab Kutim mengelola keuangan daerah.
Sebab sangat transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Laporan pertanggungjawaban ini, menurut Fraksi Demokrat, menunjukkan kinerja fiskal yang relatif baik.
Hal tersebut terlihat dari realisasi pendapatan daerah yang tercatat sebesar Rp10,44 triliun (79,90% dari target) dan realisasi belanja daerah sebesar Rp12,06 triliun (81,51% dari total anggaran).
“Angka ini mengindikasikan upaya pemerintah menjaga kesinambungan program pembangunan,” ucapnya dalam rapat pandangan umum fraksi.
Dia menambahkan, tingkat serapan belanja transfer ke desa yang mencapai 98,84% juga diapresiasi. Sebab menunjukkan optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.
Selain itu, realisasi pembiayaan daerah yang mencapai 100% pada penerimaan pembiayaan menegaskan perencanaan fiskal yang cermat.
Pun demikian, Fraksi Demokrat juga menyampaikan beberapa catatan konstruktif.
Mereka mendorong optimalisasi PAD yang berkelanjutan, percepatan realisasi belanja modal yang masih 76,34%.
Termasuk evaluasi pendapatan lain-lain yang sah yang masih rendah. Serta perhitungan matang untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fraksi Demokrat menyambut baik saldo kas akhir yang positif sebesar Rp113,99 miliar sebagai modal fiskal.
Untuk itu pihaknya mendukung pembahasan Ranperda ini, dengan harapan masukan mereka dapat meningkatkan kinerja fiskal daerah.
"Kami berharap dapat terus meningkatkan kinerja fiskal yang lebih efisien, efektif, dan transparan, demi mewujudkan Kutim yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing menuju Kutim Hebat," tutup Ahmad Sulaiman.
Turut hadir dalam rapat antara lain Ketua DPRD Kutim, Jimmi, Wakil Ketua II, Prayunita Utami. Ada 27 Anggota Dewan turut hadir, bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Poniso Suryo Renggono, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan lainnya. (Adv)