Dibaca
10
kali
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota se-Kaltim Tahun 2025 di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Kamis 3 Juli 2025. (Dok: Pemprovkaltim)

Diskominfo Kaltim Dorong Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten dan Kota

Penulis : Agu
3 July 2025
Font +
Font -

KALTIM — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota se-Kaltim Tahun 2025 di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Kamis 3 Juli 2025.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal. Dia mengatakan agenda ini dalam rangka memperkuat keterbukaan informasi publik di daerah.

Pentingnya forum ini, tambah dia, sebagai ajang evaluasi dan penguatan sinergi antar daerah dalam pengelolaan informasi publik, termasuk efektivitas pelaporan dan pengawasan.

Baca Juga: Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal saat Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian se-Kaltim Tahun 2025, bertempat di Ballroom Mulawarman, Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Kamis (15/5/2025). (Dok: Pemprovkaltim)841 Desa di Kaltim akan Terhubung Akses Internet, Program Meluncur Bulan Juni 2025

“Forum koordinasi ini momentum berharga untuk mengevaluasi dan memperkuat langkah yang telah kita ambil dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik serta efektivitas pengawasan di Kaltim,” ujar Faisal mengutip laman Pemprovkaltim.

Baca Juga: Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud usai menggelar Rapat Paripurna DPRD Kaltim di Karang Paci, Kota Samarinda, Rabu 8 Januari 2025. (Dok: galang/katakaltim.com)Kinerja Pj Gubernur Akmal Malik, Ketua DPRD Kaltim: Standar Aja

Faisal juga mengapresiasi capaian Kaltim yang telah berhasil mempertahankan predikat Provinsi Informatif selama lima tahun berturut-turut.

Ia berharap keberhasilan ini dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh kabupaten/kota untuk meraih prestasi serupa dalam penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Tahun 2025.

“Ini adalah cermin bagi kita semua untuk terus berbenah. Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, tetapi hak masyarakat yang harus kita penuhi dan layani dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Dalam arahannya, Faisal turut mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar memahami dengan baik tugas dan fungsi masing-masing.

Serta terus mengikuti dinamika pembangunan dan pemerintahan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

“Teruslah berinovasi dan lakukan monitoring serta evaluasi terhadap PPID Pelaksana, baik secara mandiri maupun bersama Komisi Informasi. Tujuannya agar kualitas layanan informasi di PD semakin baik,” pesannya.

Forum ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Komisioner Komisi Informasi Kaltim, Muhammad Khaidir, yang memaparkan hasil Monev 2024 serta arah kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ke depan, dan Valdha, anggota Relawan TIK, yang turut berbagi perspektif mengena ini fitur-fitur monitoring sosial media yang i peran teknologi dalam mendukung keterbukaan informasi. (*)

Font +
Font -
# ePaper
Lebih Banyak >