Ardiansyah Sulaiman Minta Tata Kelola Keuangan Kutim Lebih Meningkat Lagi

Jakarta — Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menghadiri undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan pada Senin 8 Juli 2024.

Kehadiran Bupati didampingi Sekretaris Kabupaten Kutim Rizali Hadi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim Ade Achmad Yulkafilah.

Baca Juga: Warga Kampung Sidrap Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Kebijakan Pemkab Kutim

Bagi Bupati, momen yang dihadiri langsung Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua BPK Isma Yatun, dan sejumlah menteri kabinet itu sangat penting.

Diketahui pertemuan tersebut dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.

Setelah acara, Bupati mengatakan merasa bangga terhadap apa yang telah dicapai daerahnya dalam hal tata kelola keuangan.

Kata dia, Kutim sudah mengelola keuangan secara baik, dan Pemda wajib melaksanakannya agar tidak terjadi kebocoran dan kesalahan.

“Fokus kami adalah memantapkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan," ucap Bupati kepada awak media.

Ardiansyah menilai, pengakuan berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK terkait laporan keuangan Kutim, merupakan bukti Pemda sudah bekerja sesuai dengan standar.

“Dengan WTP ini, pemerintah harus mampu bekerja dengan baik," ucap orang nomor satu Kutim itu.

Diketahui, Kutim berturut-turut dua kali mendapatkan WTP dan terus berkomitmen mempertahankannya.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengapresiasi dedikasi dan profesionalisme BPK dalam melaksanakan tugasnya.

“WTP bukanlah prestasi, tapi merupakan kewajiban kita semua dalam penggunaan APBN secara baik," katanya.

Jokowo menandaskan pentingnya penggunaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN dan APBD.

Dia juga menyoroti tantangan seperti geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim yang semakin nyata.

Namun, di tengah pertumbuhan ekonomi 5,11 persen dan inflasi yang terjaga, ia menekankan stabilitas ekonomi dan politik Indonesia.

Pada era transisi ini, Presiden harap dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa dalam memastikan kelancaran peralihan pemerintahan pada Oktober 2024 nanti.

Jokowi juga berharap rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar memperbaiki pengelolaan keuangan dan membangun pemerintahan akuntabel, fleksibel, dan berorientasi hasil.

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua BPK Isma Yatun mengatakan peran penting BPK sebagai salah satu pilar utama rantai akuntabilitas nasional.

"BPK berperan besar dalam memastikan keuangan negara digunakan seefisien mungkin untuk kemakmuran rakyat," tuturnya. (*)