Daerah
More
JAKARTA - Debat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di studio Metro TV pada Jumat (22/11) malam, mengangkat isu ketahanan dan kemandirian pangan sebagai salah satu topik utama.
Dalam sesi ini, masing-masing calon wakil gubernur, Hadi Mulyadi (nomor urut 1) dan Seno Aji (nomor urut 2), menyampaikan pandangan mereka mengenai pengelolaan sektor pertanian di Kaltim.
Hadi Mulyadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltim pada periode 2018-2023, menegaskan bahwa pemerintah di masa kepemimpinan Isran-Hadi telah menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas.
“Keliru jika dikatakan pak Gubernur (Isran Noor) tidak peduli dengan pertanian. Sampai sekarang beliau masih ketum Perhektani. Beliau dulu penyuluh pertanian,” ucap Hadi.
Baca Juga: 
DPC PDI Perjuangan Kutim Gelar Rapat Kerja Cabang Khusus Menangkan Isran-Hadi dan KB-Kinsu
Ia menekankan bahwa ketahanan pangan difokuskan pada ketersediaan pangan bagi masyarakat, meski tidak seluruhnya berasal dari produksi lokal. Ia menyebut bahwa kerja sama dengan provinsi lain, seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan.
“Dengan pertumbuhan ekonomi itu, kita tidak berfikir bahwa semua pangan harus terpenuhi di Kalimantan Timur, yang penting semua masyarakat Kalimantan Timur bisa makan. Oleh karena itu sampai sekarang, walaupun produksi padi di Kalimantan Timur rendah tapi kita bisa membeli, itu yang dimaksud dengan ketahanan pangan,” lanjutnya.
Menanggapi pernyataan Hadi, Seno Aji memberikan kritik atas kebijakan pemerintah periode sebelumnya, yang dinilainya kurang berpihak kepada petani lokal.
Ia menyebut bahwa ketahanan pangan tidak cukup, melainkan harus disertai kemandirian pangan dengan memberdayakan petani lokal.
“Kita bicara kemandirian pangan, kalau hanya ketersedian kita impor aja 100 persen selesai sudah. Bagaimana nasib petani Kaltim? Kita punya petani besar jumlahnya 20 persen dari jumlah penduduk,” ujar Seno.
Ia juga mengajukan program unggulan seperti Gratispol, yang akan memberikan insentif berupa anggaran besar, pupuk, bibit unggul, jaringan irigasi, dan perbaikan jalan usaha tani untuk mendukung petani lokal.
“Kita ingin petani yang merdeka, makmur, dan jaya. Kita perlu perhatikan mereka (petani), kita perlu berikan insentif kepada mereka, postur anggaran kita di pertanian hanya 100 sampai 150 Milyar per tahun, mana kepedulian pemerintah?," imbuhnya.
Debat ini menyoroti dua pandangan yang berbeda terkait pengelolaan sektor pertanian di Kaltim. Di satu sisi, Hadi Mulyadi menitikberatkan kerja sama antarprovinsi sebagai solusi untuk ketahanan pangan. Di sisi lain, Seno Aji menekankan pentingnya kemandirian pangan dengan memberdayakan petani lokal melalui dukungan anggaran dan infrastruktur.
Keduanya sepakat bahwa sektor pertanian merupakan elemen strategis bagi pembangunan ekonomi Kaltim, tetapi dengan pendekatan yang berbeda dalam mencapainya.
Diketahui, sektor pertanian di Kaltim menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim dari Sensus Pertanian 2023, jumlah usaha pertanian di Kaltim turun 12,31 persen dibandingkan 2013. Dari 210.570 unit usaha pertanian, mayoritas adalah usaha perorangan.
Laporan ini juga menyoroti pentingnya transformasi ekonomi di sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung bagi sebagian besar masyarakat di Kaltim. (*)
