DPRD Bontang Soroti Minimnya Pelatihan dan Insentif Kader Posyandu

BONTANG — Gelar rapat bersama pihak perusahaan dan kader Posyandu, anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Aloysius Roni, soroti minimnya pelatihan resmi yang diberikan kepada kader posyandu, Selasa (5/11/2024).

Dari total 880 kader posyandu, hanya 130 kader yang telah mendapatkan pelatihan resmi. Rony menilai hal ini sangat memprihatikan mengingat kebutuhan masyarakat akan pentingnya penanganan kesehatan bagi ibu dan anak, terutama dalam masalah stunting sangat diperlukan.

“Kita punya ratusan kader Posyandu yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, tapi sayangnya yang mendapat pelatihan hanya 130 orang. Ini tentu menjadi PR besar bagi kita semua,” ujar Rony.

Menurutnya, pelatihan sangat penting untuk memberi pembekalan kepada kader Posyandu agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Dengan keterampilan yang memadai, para kader dapat menangani masalah kesehatan masyarakat dengan lebih efektif, termasuk dalam mendukung program pemerintah dalam mengurangi angka stunting di Kota Bontang.

Baca Juga: Muhammad Sahib Dorong Pengadaan APD Standar untuk Personel Damkar

"Jangan sampai mereka bekerja tanpa pembekalan yang memadai," tuturnya.

Lebih jauh, Roni juga menyoroti rendahnya honor kader Posyandu yang hanya berkisar Rp300.000 per bulan. Menurutnya, insentif ini tidak memadai untuk mendukung kebutuhan operasional kader dalam menjalankan tugasnya.

“Honor segitu, kalau dipotong pajak, bisa jadi yang diterima hanya cukup untuk sekadar uang transport. Padahal, mereka adalah pejuang kesehatan di tingkat akar rumput,” ucapnya.

Aloysius Roni berharap agar pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan kader Posyandu. Pelatihan kader dan insentif yang memadai harus menjadi prioritas agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan maksimal. (Adv)