Daerah
More
SAMARINDA — Aspirasi para pengemudi transportasi online di Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, Jumat 4 Juli 2025.
Dalam audiensi yang berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, para driver menyuarakan keluhan seputar potongan pendapatan yang dinilai tidak adil hingga tarif yang kerap tak sesuai.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, Koordinator Roda Dua Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) Ivan Jaya, serta sejumlah perwakilan driver.
Baca Juga: 
Carut Marut Distribusi Gas Melon Subsidi di Kutai Timur
Dari diskusi ini, muncul gagasan visioner, yakni pengembangan aplikasi transportasi online yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda).
Baca Juga: 
Optimis Putus Rantai Kemiskinan dan Kebodohan, Rudy-Seno akan Gas Program Gratispol
Gagasan ini disambut baik oleh pengemudi. Menurut Ivan Jaya, keberadaan aplikator lokal akan memberikan kendali lebih besar kepada masyarakat daerah terhadap ekosistem transportasi online.
"Kami sangat mendukung kalau nanti ada Perusda Ojol. Kalau aplikator nasional hanya datang bawa modal aplikasi, lalu memeras kami tanpa mematuhi aturan. Lebih baik kita jalankan sendiri lewat Perusda," ungkapnya saat ditanya usai pertemuan.
Ia juga mengungkapkan para driver sering menerima pendapatan yang jauh di bawah standar, akibat potongan besar oleh aplikator nasional.
"Sebagai contoh, pelanggan bayar Rp10 ribu, tapi kami driver cuma dapat Rp5 ribu, Rp6 ribu, bahkan ada yang cuma Rp2.200. Sisanya diambil aplikator. Padahal sesuai ketentuan potongan hanya boleh maksimal 20 persen. Ini sampai 70–80 persen mereka ambil," jelasnya.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan sangat terbuka terhadap para driver yang menyampaikan permasalahan merek. Kata Seno, pemerintah siap menindaklanjuti keluhan tersebut secara konkret.
"Alhamdulillah kita bisa duduk bersama. Kami dari pemerintah daerah sangat terbuka menerima masukan, karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat Kaltim," kata Seno usai pertemuan berlangsung.
Ia pun menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil semua aplikator transportasi online yang beroperasi di Kaltim, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi daerah.
"Hari Senin nanti kita akan kumpulkan semua aplikator. Kita pastikan mereka mematuhi tarif sesuai SK Gubernur. Kalau ada yang tidak mau patuh, kita akan ambil langkah sesuai kewenangan yang ada pada pemerintah daerah," tegasnya.
Lebih lanjut, Seno menyatakan dukungannya terhadap rencana pendirian aplikator lokal melalui perusahaan daerah (Perusda) sebagai bentuk keberpihakan terhadap driver dan keberlangsungan ekonomi daerah.
"Kalau mereka tidak mau menyesuaikan, kita akan dorong pendirian Perusda. Karena kita ingin ekosistem transportasi daring ini sehat, driver kita tidak terus tercekik, dan daerah juga dapat manfaat ekonominya," pungkasnya. (*)
