Daerah
More
SAMARINDA — Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menggelar Dialog Rakyat sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
Kegiatan berlangsung di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, pada, Sabtu 15 Maret 2025, malam.
Dialog dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, perwakilan organisasi pemuda, serta warga setempat.
Baca Juga: 
Tingkatkan Pemahaman Demokrasi, Anggota DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Desentralisasi
Perangkat kelurahan dan beberapa pejabat terkait juga ikut serta dalam diskusi guna menyerap aspirasi langsung dari masyarakat.
Kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah bertukar pikiran antara masyarakat dan wakil rakyat terkait pengelolaan anggaran, agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dalam sambutannya, Adul-sapaan akrab Abdul Giaz menekankan, pengawasan penggunaan APBD bukan hanya tugas DPRD dan pemerintah daerah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam mengawasi anggaran sangat penting memastikan dana benar-benar dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
"APBD adalah uang rakyat, sehingga masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaannya,” katanya.
“Transparansi anggaran harus menjadi prioritas agar tidak ada kebocoran atau penyalahgunaan dana yang berakibat pada ketidaktepatan sasaran program pembangunan," sambungnya.
Ia mengajak masyarakat aktif memberi masukan dan mengawasi setiap program pemerintah yang menggunakan APBD. Keterlibatan masyarakat membuat pengawasan bisa berjalan maksimal.
"Dengan adanya Dialog Rakyat seperti ini, kami bisa lebih memahami apa yang terjadi di lapangan dan menyampaikan hal tersebut dalam pembahasan di DPRD," jelasnya.
Dalam sesi diskusi, warga menyampaikan berbagai keluhan dan masukan terkait penggunaan APBD di berbagai sektor.
Salah satu isu yang paling disoroti adalah kondisi infrastruktur yang dinilai masih belum merata di beberapa wilayah Samarinda Ulu.
Menanggapi itu, Adul menegaskan ia akan membawa aspirasi masyarakat ke dalam forum resmi di DPRD Kaltim untuk dibahas lebih lanjut.
Ia juga meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan pengaduan kepada instansi terkait jika menemukan ketidaksesuaian dalam program pemerintah.
"Jika ada program yang tidak berjalan sesuai peruntukannya, masyarakat harus berani melaporkan,” katanya.
“Kami di DPRD siap untuk mengawal dan memastikan bahwa setiap program yang dibiayai APBD benar-benar bermanfaat bagi rakyat," tegasnya.
Lebih lanjut, Adul juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan APBD.
Menurutnya, setiap proyek dan program yang dibiayai oleh anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik agar rakyat mengetahui uangnya digunakan untuk apa.
"Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
“Transparansi adalah kunci utama dalam mengelola anggaran agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga," ungkapnya.
Lebih jauh lagi, Adul mengajak masyarakat memanfaatkan teknologi dalam mengawasi penggunaan anggaran.
Menurutnya, akses informasi di era digital saat ini memudahkan masyarakat dalam memantau kerja-kerja pemerintah.
"Sekarang ini, informasi sudah lebih terbuka. Masyarakat bisa memantau proyek dan program pemerintah melalui berbagai platform online. Jika menemukan adanya ketidaksesuaian, jangan ragu untuk melaporkan," lanjutnya.
Terakhir, Adul berharap Dialog Rakyat ini menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan.
Ia juga menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat akan terus berjuang agar kebijakan yang diramu oleh pemerintah berpihak kepada rakyat.
"Kegiatan ini bukan yang terakhir. Ke depan saya akan terus turun ke masyarakat untuk berdialog dan mendengar langsung aspirasi warga,” katanya.
“Kita ingin membangun Kalimantan Timur yang lebih baik dengan anggaran yang benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (*)
