Daerah
More
BALIKPAPAN — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pendataan Pembangunan Perumahan pada Rabu 23 Juli 2025 di Balikpapan.
Dalam forum itu mereka membahas pembangunan rumah di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Kegiatan ini juga dalam rangka mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah di Indonesia.
Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, mengatakan program pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus digenjot pemerintah.
Baca Juga: 
Jelang Imlek 2025, Warga Tionghoa Balikpapan Gelar Tradisi Memandikan Dewa Dewi di Klenteng
Dan kegiatan ini salah satu tujuannya untuk melakukan evaluasi dan konfirmasi terhadap data backlog.
Dari data badan pusat statistik (BPS), backlog kepemilikan rumah secara nasional saat ini mencapai 9,9 juta unit. Sementara backlog kelayakan mencapai 26,9 juta unit.
“Tapi data ini masih perlu dikonfirmasi lagi, karena bisa jadi, dengan program pemerintah dari 2023 hingga 2025, angka tersebut sebenarnya sudah mengalami penurunan. Ini pentingnya sinkronisasi data, tanpa pendataan yang valid, kita tidak akan tahu bagaimana perubahan angka tersebut," ucapnya.
Kata dia, pendataan ini penting agar bisa menyandingkan dan menyempurnakan data nasional dan data daerah.
Dan ini juga akan membantu pembagian alokasi anggaran, apakah melalui APBD provinsi, kabupaten/kota, maupun dukungan dari pusat.
Untuk rumah vertikal, tambah Imran, pemerintah memastikan bahwa konsep ini tetap menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
"Akan terus dilanjutkan untuk mengurangi backlog dan memberikan akses hunian layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah padat dan perkotaan," jelasnya.
Imran juga menghimbau seluruh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota untuk mendukung penuh pelaksanaan program ini.
"Kita harus kerja sama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pengembang, CSR perusahaan-perusahaan besar, serta stakeholder lain dalam bidang perumahan," pintanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan langkah awal yang sangat penting dalam rencana pembangunan ini adalah pendataan yang sinkron.
"Selama ini data seringkali ambigu dan kabur, sehingga upaya memperbaiki pendataan adalah langkah yang positif," keluhnya.
Bagus juga menilai, dengan data yang akurat bisa menghitung berapa anggaran dibutuhkan, berapa kapasitas pembangunan dari pengembang, dan berapa dari pemerintah. Termasuk program perbaikan rumah layak huni.
Berdasarkan data pemerintah pusat periode 2023, backlog Balikpapan sekitar 38.000 unit, namun data Pemkot Balikpapan sekitar 28.000 unit yang terdiri dari 25.000 unit backlog kepemilikan dan 3.000 unit backlog kualitas.
"Jadi memang perlu ada penyatuan data antara pusat dan daerah, agar lebih sinkron dan akurat," ungkapnya.
Menurut Bagus, ada beberapa kelompok sebagai kategori dibangunnya rumah layak huni, dan tidak hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga untuk nelayan, petani, buruh migran, dan sebagainya.
Pada pembangunannya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) maupun rumah komersial untuk MBR.
Selain itu, penting juga mengetahui berapa rumah yang sudah dibangun, berapa yang sudah terjual, dan berapa yang masih menjadi stok.
"Jadi memang harus ada komunikasi dan kerja sama dengan asosiasi pengembang," tutupnya. (*)
