Komisi III DPR RI Kunjungi Kaltim, Minta Berantas Tambang Ilegal

BALIKPAPAN — Komisi III DPR RI kunjungi Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (1/11/2024), tepatnya di Kota Balikpapan. Mereka meminta penjelasan ke Kapolda Kaltim mengenai penanganan berbagai kasus.

Utamanya berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) seperti pertambangan, kehutanan, lingkungan, serta kasus lainnya yang menarik perhatian masyarakat.

Tak hanya itu, juga kepada Kajati Kaltim ihwal penanganan perkara berkaitan dengan SDA dan kasus lainnya yang dimaksud.

Rombongan wakil rakyat terdiri dari 16 orang. Beberapa di antaranya Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath, Ketua Komisi III DPR RI Habibul Rahman, dan juga tampak Nabiel Husien Said Amin AL Rasydi Anggota DPR RI Komisi III asal Kaltim.

Baca Juga: Anak Usia 5 Tahun Diperkosa Pamannya, TRC-PPA dan DPRD Kaltim Geram, Kini Dalam Proses Penyidikan

Kedatangan rombongan diterima langsung Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto didampingi Waka Polda Kaltim dan para Kapolresta se-Kaltim. Juga turut mendampingi Kajati Kaltim, Iman Wijaya.

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengatakan, dalam kunjungan ini, pihaknya menekankan ke Polda agar meninda tegas kegiatan ilegal, jangan sampai tidak ada gerakan.

“Ini yang kita minta kepada mereka-mereka, supaya menelusuri, menindak dan merapikan serta menertibkan serta kordinasi agar potensi kerugian di Kaltim ini bisa dihilangkan,” ucapnya kepada awak media.

Dalam menangani kasus ini, perlu kerjasama erat antara penegak hukum dengan pemerintah daerah, untuk menegakan aturan, sehingga potensi kegiatan ilegal bisa dikikis perlahan.

“Tadi juga ada pemikiran, jika mungkin yang illegal ini bisa dilegalkan, sehingga tidak terjadi kucing-kucingan, nah ini perlu dibahas dan dipelajari lagi,” tegas dia.

Diakuinya, banyak hal yang harus disiapkan mulai dari prosedur hingga teknis pertambangannya, termasuk yang menyangkut tentang lingkungan hidup.

“Ini juga berkaitan dengan penerimaan negara, jangan sampai berapa yang diambil dan di dapat pengusaha, berapa yang harusnya di dapat negara, jangan sampai negara gak dapat apa-apa,” ucapnya.

Sementara, soal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kaltim, Rikwanto menegaskan, pihaknya optimis pelaksanaannya di Kaltim akan berjalan dengan baik.

“Kita optimis lah, seperti yang disampaikan Kapolda, pelaksanaan Pilkada di Kaltim akan berjalan lancar dan aman,” tukasnya.

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto mengatakan, rombongan Komisi III DPR RI diterima langsung Kapolda Kaltim dan Kajati Kaltim.

Kemudian dilanjutkan dengan dialog yang dilakukan di ruang Mahakam membahas tentang kegiatan pertambangan di Kaltim.

“Tadi dari DPR RI membahas bagaimana kegiatan tambang ilegal yang terjadi di Kaltim, supaya bisa menjadi legal. Tentu ini harus mencari solusi yang lintas sectoral, bukan hanya Polri saja,” tukasnya. (*)