Kutim Terima Rekomendasi Terbanyak dari BPK, Ketua DPRD Dorong Pemkab Segera Evaluasi

KUTIM — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI belum lama ini memberikan rekomendasi kepada 9 wilayah di Kaltim.

Dari 9 wilayah tersebut, Kutai Timur (Kutim) paling banyak. Ada 33 temuan dan 105 rekomendasi.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, meminta agar Pemkab segera melakukan evaluasi.

Baca Juga: Ardiansyah Sulaiman Minta Tata Kelola Keuangan Kutim Lebih Meningkat Lagi

"Banyak catatan yang harus dievaluasi dan banyak juga pengembalian dari hasil-hasil kegiatan yang memang tidak harus dilaksanakan, sehingga harus dikembalikan," ucap Jimmi saat ditemui Katakaltim Kamis 12 Juni 2025.

Baca Juga: Faizal Rachman Minta Pemkab Perhatikan Infrastruktur Pendidikan di Wilayah Pelosok Kutim

Jimmi mendesak rekomendasi tersebut segera dilaksanakan.

Pasalnya, setelah menerima laporan hasil keuangan (LHP), pemerintah hanya punya waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

"Ini kalau enggak diselesaikan, efek buruknya itu ke masalah hukum. Dan saya rasa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kutim sudah pahami itu," tandas Jimmi.

Menurutnya, yang paling mendasar dari rekomendasi tersebut terkait pengembalian.

Ia berharap di tahun selanjutnya tidak lagi terjadi hal demikian.

"Yang paling pertama pengembalian, nilainya cukup banyak karena memang nggak terserap. Nah, itu SILPA jadinya, mencapai Rp80 Miliar," terangnya.

Selain itu, rekomendasi lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) di beberapa OPD yang belum mumpuni dalam hal administrasi.

Sementara itu, program bimbingan teknis (bimtek) yang mulai dikurangi, mengharuskan pegawai untuk belajar secara otodidak.

"Jadi ini saran buat para SDM kita, meskipun bimtek-bimtek sudah dikurangi tapi kita tetap terus belajar,” pintanya.

“Rekomendasi itu kan bukan cuma belajar di sini aja kita, kita bisa belajar di daerah lain juga," tandasnya.

Ia berharap, di tahun-tahun berikutnya, Kutim tetap memperoleh WTP. Namun dengan catatan rekomendasi yang lebih sedikit. (Cca)