Dibaca
35
kali
Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengajak Otorita IKN serap aspirasi tiap daerah di Kaltim (aset: puji/katakaltim)

Legislator Kaltim Sarkowi Menyoroti Ketersediaan Pangan Konsekuensi Hadirnya IKN

Penulis : Puji
 | Editor : Admin
9 November 2024
Font +
Font -

SAMARINDA — Keputusan pemindahan Ibu Kota Nusantara  atau IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) tentu saja memberikan berbagai dampak. Salah satu dampaknya tak lain meningkatkan pertumbuhan jumlah penduduk.

Pertumbuhan penduduk tentu saja berkonsekiensi pada permintaan atas ketersediaan pangan turut meningkat.

Merespons hal itu, Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry mengajak Otorita IKN memberikan perhatian serius pada sektor pangan.

Baca Juga: Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud (aset: humas DPRD Kaltim/katakaltim.com)Hamas Berkomentar IPM Capai 78,2, Namun Pembangunan Belum Merata

Ia meminta, perlu adanya keseimbangan antara pembangunan IKN dengan kesiapan sektor pangan di masing-masing daerah.

Baca Juga: Rombongan MPR RI bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono saat melakukan peninjauan ke Istana Negara di IKN, Jumat 24 Januari 2025 (dok: hlm/katakaltim)IKN Bakal Jadi Ibu Kota Politik, MPR Menilai Harusnya Parpol Berkantor di Ibu Kota Nusantara

“Selama ini, kebutuhan pangan masih banyak bergantung dari luar. Dengan koordinasi yang dilakukan oleh Otorita IKN, kabupaten dan kota diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal,” katanya kepada katakaltim, Jumat (08/11/2024).

Infografis luas lahan produksi padi di Kaltim (aset: wahid/katakaltim)

Infografis luas lahan produksi padi di Kaltim (aset: wahid/katakaltim)

Lebih lanjut, ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Menurutnya, daerah memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan pasokan pangan.

“Saya kira setiap daerah di Kaltim memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Potensi ini perlu digali dan ditawarkan kepada Otorita IKN agar ada keterhubungan antara IKN dan daerah-daerah mitra,” tuturnya.

Guna menganalisis kebutuhan dan potensi pangan lebih dalam, Sekretaris Fraksi Golkar itu berharap Otorita IKN bisa langsung berkunjung ke kabupaten/kota dan menyerap aspirasi warga setempat.

“Aspirasi yang diserap tentu akan berkaitan dengan pembahasan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di kabupaten dan kota. Musrenbang di setiap daerah pasti memiliki poin khusus terkait pembangunan IKN, dan ini harus didorong,” pungkasnya. (*)

Font +
Font -
# ePaper
Lebih Banyak >