Legislator Kutim Jimmi (dok: katakaltim)

Legislator Kutim Minta Pemkab Kolaborasi Pihak Perusahaan Bangun Infrastruktur

Penulis : Redaksi
16 May 2024
Font +
Font -

Kutim — Dengan wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang luas, legislator Kutim Jimmi berharap adanya kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda) dan pihak perusahaan.

Utamanya kata Jimmi, kontribusi perusahaan melalui corporate social responsibility (CSR) di wilayah mana pun sangat menunjang pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur jalan.

Namun menurutnya, sebagian tanggungjawab itu juga mestinya dilimpahkan ke pengangkut sawit yang tidak jarang bermuatan berlebihan atau overload.

Baca Juga: Legislator Kutim Faizal Rachman saat menyampaikan tanggapannya dalam RDP antara Pihak PT Indexim Coalindo dan Poktan Bina Warga (aset: katakaltim.com)Legislator Kutim Geram PT SBA Tak Hadir Dalam RDP Antara Pihak Indexim dan Warga Karangan

“Yaa melalui CSR. Sebenarnya semua kalau saling bahu membahu yaa terawat aja (jalannya) cuman respons mereka untuk betanggungjawab itu kan dilimpahkan dari misalnya angkutan sawit yang overload itu,” ucapnya kepada awak media belum lama ini.

Baca Juga: PKS Daftrakan Ardiansyah Sulaiman Jadi Bacalon Bupati di Partai Gelora (Aset: cca/katakaltim)PKS Daftrakan Ardiansyah Sulaiman Jadi Bacalon Bupati di Partai Gelora

“Nahh ini mereka ndak bertanggungjawab karena ini koperasi. Dan itu pun rental kan. Jadi agak jauh dari tangan koorporasi, yaitu perusahaan sawit yang bersangkutan,” tambahnya.

Lebih lanjut Jimmi meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menerapkan jembatan timbang mobile untuk mengetahui muatan dalam angkutan, apakah overload atau tidak.

“Tapi intinya kita penekanannya ke Pemerintah Daerah agar penerapan jembatan mobile yang berjalan ini kan (dilaksanakan), supaya diketahui seberapa overload-nya itu,” ujarnya.

Ditanyai soal kontribusi perusahaan yang aktivitasnya berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan, politisi PKS itu menimpali. Ia mengatakan bahwa tidak semuanya dampak dari perusahaan.

“Kita tidak boleh secara langsung (menuduh) mereka. Karena otomatis kan mereka merekrut melalui kooperasi. Ini pun tidak pernah tertulis, angkutan yang mana, mereka taunya menimbang. Jadi murni milik masyarakat sebenarnya ini,” bebernya.

“Kita sih maunya, kalau misalnya ada komunitas terkait dengan angkutan, mereka itu lah yang harus punya perhatian ke sana. Jadi bisa dibatasi,” sambungnya menegaskan.

Ia juga meminta agar pemerintah dalam hal ini punya tigas besar untuk melakukan kontrol terhadap aktivitas kendaraan yang diduga overload. Bahkan Jimmi mengaku pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim menyangkut masalah ini.

“Tapi yang paling penting itu adalah pemerintah yang ambil peran untuk menjaga dan mengontrol muatan-muatan itu. (Dishub) harus lebih optimal lagi,” pintanya.

“Kita sudah bicarakan jembatan timbang mobile itu harus disiapkan. Jembatan mobile ini kan kemana-mana bisanya. Di mana yang paling padat angkutannya, juga bisa di situ,” pungkasnya. (*)

Font +
Font -