Daerah
More
SAMARINDA — Anggota DPRD Kota Samarinda, Maswedi, angkat bicara ihwal kondisi pemukiman kumuh di sejumlah titik.
Dia menyoroti beberapa pemukiman kumuh di kawasan Samarinda Ilir dan Samarinda Kota. Dinilainya, bahwa ini merupakan bentuk nyata ketimpangan.
“Masalah kawasan kumuh ini bukan sekadar tampilan fisik kota, tapi menyangkut kualitas hidup dan hak warga atas lingkungan yang layak,” ucap Maswedi kepada awak media, Jumat 23 Mei 2025.
Baca Juga: 
Anggota DPRD Samarinda Tegaskan Pendidikan Kunci Memutus Rantai Kemiskinan
Lebih jauh, politisi NasDem itu menerangkan, masih ada banyak warga yang hidup di kawasan padat penduduk.
Namun, kondisi lingkungannya, benar-benar tidak layak untuk dihuni.
Misalnya, permukiman di bantaran sungai. Menurut dia, amat rentan atas risiko kebakaran.
Bahkan, potensi penyebaran penyakit yang lebih luas. Ditambah lagi minimnya fasilitas dasar seperti sanitasi dan drainase.
“Jadi penuh dengan risiko,” tukas dia.
Maswedi menambahkan, pembangunan selama ini cenderung terpusat di kawasan-kawasan strategis dan modern.
Sementara itu, wilayah pinggiran atau padat penduduk malah terabaikan. Kondisi ini, jelas-jelas menunjukkan potensi memperlebar ketimpangan sosial.
Untuk itu, dia mendorong penataan kawasan kumuh masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Agar, dengan adanya rencana itu, maka dapat meminimalisir atau menangkal segala bentuk potensi bencana.
“Harus mulai dirancang secara serius. Jangan tunggu bencana baru bergerak,” tegasnya.
Bahkan, menurut dia, pembangunan tidak melulu ihwal fokus terhadap keindahan atau estetika dan pusat modernisasi.
Sebab, pada intinya, pemerataan infrastruktur sangat penting. Apalagi Kota Samarinda adalah Kota Peradaban.
Dan salah satu jalan terbaiknya adalah pembangunan harus ada keberpihakan kepada rakyat.
“Kita harap lebih menyeluruh lagi. Lebih komprehensif lagi. Supaya terjadi pemerataan,” pungkasnya. (Adv)
