Longsor di Sisi Kanan Proyek Terowongan, Komisi III DPRD Samarinda Khawatirkan Kepercayaan Masyarakat

SAMARINDA — Komisi III DPRD Samarinda angkat suara mengenai longsor di sisi kanan terowongan Samarinda, tepatnya di Jalan Sultan Alimuddin, Kecamatan Samarinda Ilir, Senin 12 Mei 2025.

Longsor yang terjadi setelah hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda sejak Senin dini hari itu, menimbun lebih dari 200 meter persegi lereng.

Bencana ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan proyek pembangunan terowongan, sebagai salah satu proyek strategis kota.

Baca Juga: Proyek Andalan Pemkot Longsor Akibat Hujan Deras, Legislator Samarinda akan Lakukan Pengawasan Ketat

Anggota Komisi III, Abdul Rohim, yang membidangi sektor infrastruktur, mengatakan peristiwa ini harus menjadi alarm keras untuk evaluasi menyeluruh.

Baca Juga: Komisi III DPRD Samarinda Apresiasi Renovasi Stadion Segiri, Harap Jadi Sumber PAD

Pasalnya, kata dia, dari pantauan lapangan maupun dokumentasi visual yang diterima, longsor tersebut bukanlah insiden ringan. Ia menduga ada permasalahan struktural yang berkontribusi terhadap kejadian tersebut.

“Melihat kondisi di lokasi, ini lebih dari sekadar erosi biasa. Ada kemungkinan gangguan struktural yang perlu diselidiki lebih dalam,” kata Abdul Rohim, Rabu 14 Mei 2025.

Tak ingin berlama-lama, Abdul Rohim mengatakan pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda untuk meminta penjelasan teknis.

Pihaknya ingin mengetahui secara pasti penyebab longsor, langkah penanganan darurat yang telah dilakukan, serta dampaknya terhadap keberlangsungan dan keamanan terowongan.

Dan yang lebih penting, kata dia, pihaknya ingin agar masyarakat tetap percaya dengan kinerja pemerintah dalam menyelesaikan sebuah proyek.

“Jangan sampai masyarakat meragukan integritas proyek-proyek besar kota ini. Kami mendorong agar ada audit teknis menyeluruh dan hasilnya disampaikan secara terbuka ke publik,” paparnya.

Disebutkannya, terowongan ini merupakan infrastruktur penting yang tak hanya berfungsi sebagai akses lalu lintas, tetapi juga simbol kemajuan kota.

Namun, kerusakan seperti ini, apalagi terjadi saat usia proyek belum lama, dinilai dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas pembangunan.

“Risikonya bukan cuma infrastruktur, tapi juga keselamatan warga. Kami tidak ingin ada pembiaran,” tandasnya. (Adv)