Muhammad Sahib Dorong Pengadaan APD Standar untuk Personel Damkar

BONTANG — Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menyoroti pentingnya pemanfaatan anggaran Rp72 miliar yang dialokasikan untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) demi memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) yang berkualitas tinggi.

Muhammad Sahib menegaskan bahwa keselamatan para personel pemadam kebakaran di lapangan harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, pengadaan APD dengan spesifikasi anti api, tahan panas, dan anti air sangat krusial untuk menunjang pekerjaan berisiko tinggi yang mereka lakukan.

“Bukan hanya soal harga, tapi juga kualitas. Kalau perlu beli yang mahal demi keamanan personel. Kita punya anggaran yang cukup besar untuk ini,” ucap Muhammad Sahib kepada awak media, Selasa beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Paripurna DPRD Bontang Ke-5, Tri Ismawaty: Saya Belum Tahu Program Apa Yang Saya Jalankan

Sahib menekankan bahwa APD yang tidak sesuai standar dapat meningkatkan risiko cedera atau bahkan korban jiwa di kalangan petugas. Ia menyebut helm dan baju pelindung yang saat ini digunakan belum memadai untuk menghadapi bahaya kebakaran.

Baca Juga: Legislator Bontang Muhammad Sahib Minta Pemerintah Kelola Anggaran dengan Maksimal

“Mereka berhadapan langsung dengan bahaya, jadi jangan sampai kita menyediakan APD yang kualitasnya setengah-setengah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengkritisi kondisi APD yang masih digunakan secara bergantian, yang dinilai tidak memberikan perlindungan optimal bagi petugas. Sahib berharap setiap petugas bisa dilengkapi dengan APD pribadi yang memenuhi standar keselamatan.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah untuk memastikan keselamatan para personel pemadam kebakaran.

"Pemerintah harus mendukung penuh mereka yang bekerja untuk melindungi masyarakat. Keselamatan personel sama pentingnya dengan keselamatan warga yang mereka bantu," tambahnya.

Sahib meminta Disdamkartan segera merealisasikan pengadaan APD sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan aturan keselamatan yang berlaku.

“Ini adalah prioritas utama. Setiap petugas layak mendapat perlindungan terbaik karena tugas mereka sangat berisiko,” tutupnya. (Adv)