Pemkab Kutim Komitmen Membangun Benteng Moral untuk Menghadang Praktik Korupsi

KUTIM — Sosialisasi “Penyusunan Kebijakan Anti-Korupsi” di Kutai Timur (Kutim) menekankan pentingnya melawan korupsi sebagai musuh bangsa.

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sulastin, mewakili Pjs Bupati Agus Hari Kesuma (AHK) menyatakan pemberantasan korupsi bukan hanya tugas administratif, melainkan langkah krusial menuju pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pernyataan itu disampaikannya dalam acara sosialisasi mengusung tema “Penyusunan Kebijakan Anti-Korupsi” yang digelar di Gedung Wanita, Pusat Perkantoran Pemkab Kutai Timur, Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Rabu (30/10/2024).

Dia mengingatkan bahwa kesadaran moral merupakan benteng utama dalam mencegah korupsi. Nilai-nilai agama dan luhur lainnya diyakini mampu memperkuat benteng moral tersebut, mencegah individu terjerumus dalam tindakan koruptif.

“Korupsi adalah salah satu tantangan utama yang kita hadapi. Ini bukan sekadar tugas administratif, tapi langkah besar menuju pemerintahan yang bersih,” tandas Sulastin.

Baca Juga: Jaga Warisan Leluhur, Kutim Pecahkan Rekor Muri Melukis Batik Wakaroros

Sosialisasi ini, menurut dia, menjadi langkah positif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat Kutim bersama-sama menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas dari korupsi, sebuah cita-cita yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

“Kesadaran untuk menjauhi korupsi harus tumbuh dari dalam diri. Agama, sebagai nilai luhur, menjadi benteng moral yang mampu mencegah kita dari tergelincir dalam korupsi,” ucapnya.

“Semoga upaya ini menginspirasi semangat juang dan integritas seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan Kutim yang lebih baik,” imbuhnya.

Acara ini juga menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Felix Joni Darjo. Dia menyajikan mengenai strategi dan praktik implementasi SPIP yang terintegrasi.

Felix menguraikan berbagai metode pengawasan yang mampu mencegah kebocoran anggaran dan menekankan akuntabilitas setiap kebijakan keuangan.

“Pegawai pemerintah memiliki peran besar dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi,” ujarnya.

Diskusi interaktif juga dibuka. Memberikan kesempatan peserta berbagi pengalaman. Mulai dari keterbatasan sumber daya hingga tantangan birokrasi dalam penerapan SPIP.

Narasumber pin menambah semangat peserta mendukung pelaksanaan SPIP yang penuh integritas. (Adv)