Pengelolaan Sungai Mahakam tidak Menambah PAD Kaltim Secara Signifikan

SAMARINDA — Wakil Rakyat Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menilai aktivitas kapal tongkang di Sungai Mahakam tidak menambah Pendapatan Asli Daerah secara signifikan.

Menurutnya selama ini kontribusi aktivitas hauling di Sungai Mahakam terhadap PAD Kaltim hanya dari dana bagi hasil.

Olehnya, Ayub, sapaannya, akan meminta Pemprov Kaltim dilibatkan dalam pengelolaan lalu lintas Sungai Mahakam.

Baca Juga: SPI Pendidikan Turun Jadi 69,05, DPRD Kaltim Menilai Pengelolaan Dana BOS Masih Kurang Efektif

“Kita akan minta itu dikelola Pemprov,” tegas Ayub saat ditemui katakaltim di Samarinda, Senin 28 April 2025.

Baca Juga: Legislator Kaltim Murka, Buntut Kapal Tongkang Berkali-kali Hantam Jembatan Mahakam

Jika dikelola Pemprov, kata dia, pengawasan bisa lebih masif. Dan tentu saja memberi dampak signifikan terhadap PAD Kaltim.

"Jadi sebenarnya ini sudah jadi kesalahan sistematis dari KSOP dan Pelindo. Kelalaian yang sudah sangat terstruktur,” tandasnya.

Ayub menegaskan, pihaknya bersikeras jika pusat mengelola Sungai Mahakam, maka jembatan tidak akan terjaga dengan baik.

Karena jelas sekali rentetan peristiwa penabrakan disebabkan kelalaian pengelola. Bahkan sudah 23 kali.

Belum juga selesai pengerjaan vender yang ditabrak tongkang, sekarang ditabrak lagi. Malah makin parah.

Untuk itu, Ayub meyakini apabila Pemprov diberikan kesempatan melalui Perusda-nya mengelola Sungai Mahakam, mereka jamin semua warga akan aman.

"Kita menjamin kalau Pemprov yang mengamankan sungai Mahakam, maka jembatan akan aman dan baik," pungkasnya. (*)