Daerah
More
KALTIM — Pengamat kebijakan publik Kalimantan Timur (Kaltim) Dr. Saipul mengingatkan agar Pemprov Kaltim berhati-hati mengeluarkan wacana serba gratis.
Ipul—sapaan akrabnya—menyoroti rencana Pemprov Kaltim untuk menelurkan kebijakan program gratispol dalam 100 hari pertama.
Dia menilai bahwa program gratispol, khususnya di bidang pendidikan, kemungkinan hanya akan bisa berjalan di anggaran perubahan 2025. Itupun tidak maksimal.
Baca Juga: 
Hadi Mulyadi Menilai Program Gratispol Tidak Rasional, Begini Tanggapan Rudy Mas’ud
“Efektivitasnya kan nanti di Oktober 2025,” ucap Ipul kepada katakaltim saat dikunjungi di Universitas Mulawarman (Unmul), Kota Samarinda, Senin 24 Februari 2025.
Paling yang berpotensi maksimal berjalan, kata Ipul, misalnya adalah pengadaan seragam sekolah gratis. Sistemnya pun harus jelas.
“Bentuknya itu apakah di bawah Diknas langsung ataukah Diknas mendistribusikan ke sekolah-sekolah. Mekanismenya yang perlu dulu dipastikan seperti apa,” tukasnya.
Pesimis Terwujud di 2025
Lebih jauh Ipul berpandangan bahwa program gratispol usungan Rudy Mas’ud dan Seno Aji ini sangat sulit terlaksana di tahun 2025.
“Saya agak pesimis ini bisa diwujudkan di 2025. Ini kita baru bicara seragam gratis ya. Setiap tahun kan diberikan (ke siswa). Artinya siswa baru dan lama juga harus dapat seragam,” jelasnya.
Sementara itu, untuk pembayaran uang kuliah tunggal (UKT), periode ini sudah lewat. Maka harus menunggu periode selanjutnya pada Juli 2025.
Namun, pembayaran UKT di bulan tersebut sudah lepas juga dari kalender pembahasan APBD Perubahan. Artinya, program kuliah gratis ini hanya bisa terlaksana di tahun 2026.
“Nah nanti di bulan Juli baru ada pembayaran UKT. Tapi itu kan lepas dari kalender pembahasan APBD Perubahan,” jelasnya.
Jangan Terlalu Politis!
Pun dimungkinkan anggaran yang telah ditetapkan pada 2024 lalu, baik di murni dan perubahan, bisa digeser untuk program tersebut, tetapi tidak semudah menggeser gelas yang ada di atas meja.
Mengingat perencanaan alokasi anggaran dibahas dengan ketat dan sudah ada penentuan skala prioritas.
“Tapi kan tidak semudah itu untuk menggeser anggaran. Kan ada perencanaan, lalu alokasi anggaran. Ini tidak sembarangan (dilakukan). Tidak asal pasang saja. Karena ada urusan wajib provinsi dan sebagainya,” terang Ipul.
Dia menambahkan anggaran yang berpotensi dapat digeser adalah yang sudah direncanakan untuk pembangunan infrastruktur fisik.
Itupun sangat sulit jika yang ingin digeser adalah anggaran proyek dengan skema tahun jamak atau multi years.
“Malah mubazzir kalau multi years dihentikan di tengah jalan. Jadi menurut saya Wagub terpilih itu yaa jangan menggunakan bahasa politis. Karena bisa saja berpotensi tidak terpenuhi janjinya itu,” tandas Ipul.
Wagub Kaltim Seno Aji, telah lama berkecimpung sebagai wakil rakyat di Karang Paci. Otomatis politisi Gerindra itu mengetahui pasti postur anggaran dan alokasinya seperti apa dan bagaimana.
Mestinya, seluruh aspek dalam kebijakan Rudy-Seno, sudah dipastikan secara teknis. Apalagi menyangkut pendidikan gratispol yang dinilai masih sangat kontroversial.
“Bukan malah di 100 hari ini. Dia (Seno) ini kan orang DPRD. Bukan orang baru. Mestinya dari awal dia udah tau hitung-hitungannya. Karena dulu dia juga ikut menyusun APBD di 2024. Jadi untuk anggaran itu tidak boleh pernyataan politis,” tegas Ipul lagi.
Kaltim Pelopor Pendidikan Gratis
Pengamat politik Kaltim itu menambahkan, memang Benua Etam ini sejak dulu menjadi wilayah pelopor pendidikan gratis. Tetapi, yang digratiskan SD hingga SMA.
Namun pendidikan gratis ini hanya untuk sekolah negeri, dan tidak untuk swasta. Artinya, program gratispol sebenarnya sudah terbantu melalui pendidikan gratis di sekolah Negeri.
“Kita berpuluh tahun sudah gratis. Ini kan memudahkan program pemimpin terpilih. Karena tanpa dijanjikan, itu juga sudah gratis,” jelasnya.
Namun bagi swasta, tentu saja kembali harus diperhitungkan. Misalnya, jika pun memungkinkan, sekolah swasta yang “biasa-biasa” saja infrastrukturnya, itulah yang harus digratiskan.
“Nah sekaligus membantu sekolah tersebut,” tukas Ipul.
Pernyataan Seno Aji
Sebelumnya Wagub Kaltim Seno Aji di beberapa tempat menyampaikan akan memastikan anggaran program gratispol khususnya pendidikan gratis dalam 100 hari kerjanya bersama Rudy Mas’ud.
Ia sangat optimis janji kampanyenya itu dapat terealisasi. Mengingat APBD Kaltim untuk 2025 ini mencapai Rp21 triliun.
“Jadi saya pikir kampanye kita yang lalu-lalu bisa berjalan dengan baik,” kata Seno Aji.
Dia juga mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masih dalam tahapan.
Dalam waktu dekat ini pemerintah akan menyelaraskannya dengan janji kampanye mereka sebelumnya.
“RPJMD sedang dalam proses. Waktu dekat kita akan masukkan. Kita sahkan untuk menjadi acuan kita ke depan. Dan saya kira tidak ada masalah yang serius di RPJMD,” katanya.
Berdasarkan rapatnya dengan sejumlah OPD pada Senin 24 Februari 2025 siang tadi, Seno mengaku dinas terkait sudah memasukkan semua anggaran yang ada
“Tinggal bagaimana mengelola janji kampanye ini menjadi suatu kebijakan,” jelasnya.
Pun demikian, masih kata Seno, kebijakan tersebut memerlukan dasar hukum yang jelas.
“Sehingga kita kejarlah dasar hukum ini. Kemudian insyaallah setelah pak Rudy retreat, lalu ditandatangani. Setelah itu baru dijalankan,” jelasnya.
Tanggapan Wakil Rakyat Kaltim
Diberitakan sebelumnya, beberapa pihak telah berkomentar mengenai rencana kebijakan ini.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, misalnya. Sempat mengatakan bahwa kewenangan provinsi untuk pendidikan gratis hanya bagi SMA sederajat.
Sementara untuk Strata Satu (S1) hingga Doktor (S3) biasanya diberikan bantuan berupa beasiswa.
"Kewajiban provinsi itu kan SMA, SMK dan setingkatnya. Jadi kita akan tekankan disitu, kalau perguruan tinggi biasanya beasiswa," ucap Hamas saat ditemui katakaltim di Samarinda, Rabu 8 Januari 2025.
Sementara itu, Wakil Rakyat Kaltim lainnya, Agusriansyah Ridwan, mengaku siap mengawal program ini.
Menurutnya, program gratis pol yang menggratiskan S1 hingga S3 secara keuangan benar-benar bisa terlaksana.
Namun, tidak semua masyarakat bisa menempuh pendidikan hingga S3. Alasannya harus ditopang kemampuan akademik.
"Saya rasa sangat realistis. Tapi realistis itu bukan identik dengan ideal. Pasti bisa diukur indikatornya, berapa yang akan masuk doktor, mungkin secara pembiayaan bisa, tapi secara akademik belum tentu," ucapnya saat ditemui katakaltim di kantor DPRD Kaltim, Rabu 8 Januari 2025.
Di waktu lain, Sekertaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengaku pihaknya akan merumuskan kebijakan baru apabila program ini terhambat karena regulasi.
Kepada katakaltim ia mengatakan optimis program ini dapat terealisasi.
"Mungkin saja, kalau kaitannya dengan bagaimana pemerintah baru ini akan melaksanakan visi misinya, selama itu memungkinkan, misalnya pendidikan gratis, saya pikir tidak ada masalah," katanya usai rapat paripurna di gedung DPRD Kaltim, Jumat 7 Februari 2025.
Pernyataan Rudy
Rudy Mas'ud menegaskan, program pendidikan gratis pol akan menjadi prioritas, dan akan dijalankan di awal masa kepemimpinannya.
Pernyataan itu disampaikan Rudy saat ditanyai katakaltim kegiatan Rapat Pleno Penetapan Paslon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim tahun 2024, oleh KPU Kaltim, di Hotel Mercure, Kamis 6 Februari, malam.
"Wajib kita laksanakan. Insyaallah kita akan lakukan sinkronisasi dan harmonisasi di tahun ini juga," ucapnya.
Baru-baru ini, setelah dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta, Rudy juga menyatakan program Gratispol, sebagai langkah mewujudkan kemajuan di Benua Etam.
Karena menurutnya, jalan tepat memutus rantai kemiskinan dan kebodohan salah satunya dengan pendidikan.
"Inti Program Gratispol, bahwa yang akan mampu memutus rantai kemiskinan dan kebodohan itu adalah pendidikan. Maka pendidikan harus kita letakkan yang pertama," tegas Rudy.
Mantan legislator Senayan itu memastikan Program Gratispol ini akan segera dituangkan dalam RPJMD Kaltim dalam masa kepemimpinannya.
"Intinya, dalam 5 tahun ke depan, kita harus berakselerasi melakukan lompatan-lompatan jauh karena Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara dan barometer nasional bahkan internasional," yakin Rudy.
"Kaltim minimal harus sejajar dengan Jakarta. Tapi kita juga ingin sejajar dengan Singapura, Brunei, Korea dan Jepang. Saya yakin bisa. Manjadda wajadda. Siapa bersungguh-sungguh, pasti dia akan berhasil," tandasnya. (*)
