Tahap Awal Pembangunan Pasar Induk Balikpapan Difokuskan pada Lahan 5 Hektar

Balikpapan — Pemerintah Kota Balikpapan memastikan rencana pembangunan Pasar Induk Balikpapan tetap berjalan, namun dengan penyesuaian lokasi. Dari total lahan sekitar 11 hektar yang semula direncanakan, kini pembangunan difokuskan hanya pada area seluas 5 hektare yang dinyatakan aman secara hukum dan administrasi.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan, Haemusri Umar, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil setelah dilakukan kajian bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Dari hasil pemeriksaan dokumen aset, ditemukan sebagian lahan seluas 6 hektar masih bermasalah dalam hal kepemilikan dan status legalitasnya.

“Dari hasil verifikasi BKAD, hanya sekitar 5 hektar yang benar-benar siap dibangun. Karena itu, untuk tahap awal, kita konsentrasikan proses pembangunan di area tersebut,” jelas Haemusri, Selasa (28/10/2025).

Baca Juga: Mushola Al-Baraqoh di Bukit Siaga Indah Balikpapan Rusak Diterjang Longsor, Puluhan Santri Dievakuasi

Haemusri menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyusun skala prioritas dan tahapan pembangunan, termasuk penguatan lahan dan penyesuaian desain teknis. Menurutnya, proses Detail Engineering Design (DED) tetap berjalan, namun pelaksanaannya difokuskan terlebih dahulu pada area yang legal dan bebas sengketa.

Baca Juga: Pemkot Balikpapan Kebut Revitalisasi Pasar Klandasan, Siap Beroperasi Awal 2026

Ia menambahkan, anggaran pembangunan pasar induk belum bisa direalisasikan tahun ini lantaran masih menunggu penyelesaian desain serta kepastian aset. Sementara itu, Pemkot Balikpapan lebih dulu memprioritaskan revitalisasi Pasar Inpres yang telah mendapat alokasi dana sebesar Rp45 miliar dan direncanakan mulai dikerjakan pada tahun 2026.

“Revitalisasi Pasar Inpres jadi prioritas karena anggarannya sudah disiapkan. Setelah itu, pembangunan Pasar Induk akan kita lanjutkan berdasarkan kesiapan lahan,” ujarnya.

Haemusri menegaskan, kehadiran pasar induk nantinya diharapkan menjadi pusat distribusi bahan pangan utama di Balikpapan. Oleh karena itu, pemerintah memilih langkah hati-hati agar proyek berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan permasalahan baru.

“Yang penting pembangunan berjalan pasti dan sesuai regulasi. Kita maksimalkan dulu lahan 5 hektare yang sudah jelas statusnya,” tutupnya.