Wawali Balikpapan Resmikan Program Desa Cinta Statistik

BALIKPAPAN — Pemkot Balikpapan bekerja sama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan Program Desa Cinta Statistik (Cantik) tahun 2025.

Program Desa Cantik merupakan inisiatif nasional dari BPS. Bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola, memahami, dan memanfaatkan data statistik sektoral untuk mendukung pembangunan desa yang terarah, efisien, dan akurat.

Pencangan ini dilakukan Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, didampingi Kepala Kanwil BPS Kaltim Yusniar Juliana, Kepala BPS Kota Balikpapan Marinda Damaprianto dan Lurah Gunung Samarinda Baru Balikpapan Utara Yulita Kusuma Lestari digelar di Aula Kantor Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara Rabu (11/6/2024).

Baca Juga: Pemkot Balikpapan Minta Pengusaha Berikan THR Sebelum Hari Raya

“Melalui program ini, desa tidak lagi sekadar menjadi objek pendataan. Tetapi mulai menjadi pelaku aktif dalam mengelola informasi. Ini penting, karena setiap kebijakan yang akurat selalu berangkat dari data yang valid,” ucapnya.

Baca Juga: Bakal Banjir Pengunjung, Disparpora Balikpapan Minta Pengelola Tempat Wisata Persiapkan Diri

Bagus menambahkan, pembangunan yang efektif tidak bisa dilepaskan dari data kuat di level paling dasar, yaitu desa atau kelurahan.

“Kemampuan dalam menyusun dan membaca data sektoral seperti kependudukan, potensi wilayah, dan indikator pembangunan sangat krusial untuk mendukung Satu Data Indonesia, sebagaimana digariskan dalam agenda pembangunan nasional,” tukasnya.

Peserta dibekali konsep dasar Desa Cantik, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta penggunaan aplikasi statistik desa kelurahan yang akan menjadi alat bantu utama dalam program ini.

Aplikasi tersebut nantinya menjadi jembatan antara desa dan sistem informasi nasional.

Kepala BPS Kota Balikpapan Marinda Damaprianto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan strategi pendampingan teknis untuk aparatur desa agar dapat menjalankan program ini secara optimal.

“Statistik desa bukan hanya alat pelaporan, tetapi menjadi dasar untuk evaluasi pembangunan desa secara berkala. Kami ingin desa menjadi mandiri dalam mengelola data,” ujarnya.

Dikatakannya, Program Desa Cantik juga sejalan dengan arah transformasi digital pemerintahan desa. Serta mendukung gagasan besar desa presisi yang digaungkan oleh para akademisi dan perencana pembangunan nasional.

Pada 2025, lima desa di wilayah Balikpapan akan ditetapkan sebagai pilot project Desa Cantik.

Desa kelurahan ini dipilih berdasarkan kesiapan infrastruktur, SDM, serta potensi integrasi data yang dimiliki.

Desa-desa tersebut akan menjadi model percontohan dalam penerapan sistem statistik desa, dan berpeluang untuk menjadi nominasi Desa Cantik terbaik tingkat nasional.

Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, yang turut hadir menjelaskan bahwa sejak 2021, sebanyak 59 desa di Kaltim telah tergabung dalam program ini, dan menunjukkan progres yang signifikan dalam manajemen data desa.

“Dengan data yang rapi, desa bisa mengetahui apa yang mereka miliki, apa yang kurang, dan ke mana arah pembangunan seharusnya dilakukan. Ini bukan sekadar data, tetapi peta jalan menuju desa yang mandiri dan adaptif,” ucapnya.

Ia menambahkan, banyak tantangan yang masih dihadapi desa dalam hal pengelolaan data, mulai dari keterbatasan tenaga ahli, hingga rendahnya kesadaran terhadap pentingnya statistik.

Karena itu, program ini bukan hanya pelatihan teknis, tetapi juga edukasi menyeluruh.

Program Desa Cantik bukanlah inisiatif seremonial, melainkan langkah konkret dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.

DPMD memastikan bahwa desa-desa yang terlibat akan dibimbing secara intensif, termasuk dalam hal penggunaan perangkat lunak, pelaporan digital, dan sinkronisasi data dengan sistem kabupaten dan nasional.

Dalam sesi diskusi terbuka, beberapa kepala desa menyampaikan antusiasmenya terhadap program ini.

Kelurahan Teritip, misalnya, menyampaikan bahwa selama ini data yang dikumpulkan masih sangat manual dan sering tidak terintegrasi antar instansi.

Dengan program ini, mereka berharap data menjadi alat bantu utama dalam menyusun rencana kerja desa dan anggaran tahunan.

“Kami sering kesulitan membuat kebijakan karena tidak punya data yang lengkap. Dengan pelatihan dan alat yang tepat. Kami yakin bisa lebih mandiri dan profesional,” tukasnya. (*)