Hadi Mulyadi Menilai Program ‘Gratispol’ Tidak Realistis

BONTANG, katakaltim.com — Calon Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menilai program “Gratispol” tidak realistis dilakukan. Alasannya, menurut dia, tidak mungkin menggratiskan semuanya.

“Yang gratispol yang tidak realistis. Karena menggratiskan semua. Yang realistis itu yah itu tadi (programnya bersama Isran—red),” ucap Hadi kepada awak media, Rabu (16/10/2024) usai berkampanye di Bontang Kuala.

Baca Juga: Jawaban Hadi Mulyadi Terhadap Dampak IKN yang Dinilai Bisa Menggeser Budaya Lokal

Hadi juga menyinggung paslon Gubernur dan Waki Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, pernah terlibat jadi legislator.

Otomotatis, kata Hadi, keduanya mengetahui besaran dan realisasi anggaran yang digelontorkan. Entah itu sektor pendidikan maupun pembangunan lainnya.

“Salah satu calon itu kan pernah di DPR. Dia tau anggaran kita berapa. Kalau itu, gratispol semua, kapan kita membangunnya?,” cecarnya.

Diambahkan Hadi, bahwa kewajiban (mandatory) pemerintah menggelontorkan (spending) anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan sudah jelas. Belum lagi pembangungan infrastruktur lainnya.

“Kan ada mandatory 20 persen pendidikan. 10 persen kesehatan. Ada lagi infrastruktur yang belum tuntas, kan?,” tuturnya.

Untuk itu dia menegaskan, pemerintah tidak bertugas membagi habis uang tanpa rencana yang matang. Namun membagi dengan cara adil atau proporsional.

“Jadi kita pemerintah itu bukan untuk membagi habis uang. Tetapi membagi secara proporsional. Makanya yang dilakukan pak Isran itu digenjot APBD besar supaya yang beasiswa itu tidak mengganggu sektor lain,” terangnya.

“Makanya 1,3 triliun itu tidak mengganggu kepentingan yang lain,” pungkas Hadi. (*)