Hadi Mulyadi Menilai Program Gratispol Tidak Rasional, Begini Tanggapan Rudy Mas’ud

KALTIM — Calon Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud respons pernyataan Calon Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi terkait program gratispol yang dinilai tak realistis dijalankan.

Rudy Mas’ud justru mengatakan APBD Kaltim yang begitu besar malah tidak bisa dipakai membangun Kaltim secara maksimal.

Baca Juga: Produksi Padi Bumi Etam Alami Penurunan 12 Ribu Ton, Lahan Menyempit Tiap Tahun, Apa Solusi Paslon Isran-Hadi?

“Yang nggak rasional itu APBD Kaltim paling besar ketimbang provinsi lain di Kalimantan, tapi infrastruktur jelek sekali,” ucap Rudy Mas’ud kepada awak media setelah kampanye di Kota Bontang, Senin (28/10/2024) malam.

Baca Juga: Niat Realisasikan Program Gratis Pendidikan hingga Gelar Doktor, Ini Alasan Rudy Mas'ud

Lebih jauh politisi Golkar itu menilai justru APBD begitu besar, namun juga sejalan dengan pengangguran yang besar. Terlebih angka stunting yang tinggi.

Melihat kondisi itu, dia menanyakan APBD Kaltim ini dikemanakan. Bahkan menurut dia, kenyataan ini menampilkan sesuatu yang tidak masuk akal.

“Pengangguran tinggi sekali. Angka stunting juga tinggi sekali. Justru itu yang tidak rasional. APBD kita urutan 5 terbesar di seluruh Indonesia loh,” tukasnya tampak heran.

Sebelumnya Hadi Mulyadi menyatakan program gratispol paslon Rudy-Seno tidak rasional dan tidak realistis dijalankan. Alasannya karena tidak mungkin menggratiskan semuanya.

“Yang gratispol yang tidak realistis. Karena menggratiskan semua. Yang realistis itu yah itu tadi (program dia bersama Isran—red),” ucap Hadi kepada awak media, Rabu (16/10/2024) lalu setelah berkampanye di Bontang Kuala.

Hadi juga menyinggung Rudy Mas’ud dan Seno Aji, pernah terlibat jadi legislator. Otomotatis keduanya tahu besaran dan realisasi anggaran. Entah pada sektor pendidikan maupun pembangunan lainnya.

“Salah satu calon itu kan pernah di DPR. Dia tau anggaran kita berapa. Kalau itu, gratispol semua, kapan kita membangunnya?,” cecarnya.

Diambahkan Hadi, kewajiban (mandatory) pemerintah menggelontorkan (spending) anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan sudah jelas.

Belum lagi pembangungan infrastruktur lainnya. “Kan ada mandatory 20 persen pendidikan. 10 persen kesehatan. Ada lagi infrastruktur yang belum tuntas, kan?,” tuturnya.

Untuk itu Hadi menegaskan, pemerintah tidak bertugas membagi habis uang tanpa rencana matang. Namun membagi dengan cara adil atau proporsional.

“Makanya yang dilakukan pak Isran itu digenjot APBD besar supaya yang beasiswa itu tidak mengganggu sektor lain. Makanya Rp1,3 triliun itu tidak mengganggu kepentingan yang lain,” pungkas Hadi Mulyadi. (*)