Pemkab Kutim Menggelar Rapat Koordinasi Ihwal Penanggulangan Kemiskinan

KUTIM — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan.

Agenda ini digelar Bappeda Kutim bekerja sama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Pertemuan penting tersebut dibuka langsung oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim Agus Hari Kesuma (AHK) didampingi Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor dan Plt Sekretaris Bappeda M Syaiful, di Ballroom Hotel Amaris, Senin (18/11/2024).

Baca Juga: Pjs Bupati Kutim Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi

Sambutan AHK menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi kemiskinan di Kutim. Menurutnya, kolaborasi merupakan langkah penting dan tepat.

Baca Juga: Jaga Warisan Leluhur, Kutim Pecahkan Rekor Muri Melukis Batik Wakaroros

Dia menilai, kemuskilan merupakan masalah kompleks yang tidak dapat diatasi oleh satu sektor saja. Pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil (ORMAS), dan masyarakat sendiri harus bekerja sama secara sinergis.

"Kemiskinan adalah tantangan besar yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta,” terang AHK.

Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat sangat krusial dalam keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan.

Kolaborasi yang efektif membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen bersama.

Harapannya, rakor ini akan menciptakan dampak yang berkelanjutan dan membawa Kutim menuju masa depan yang lebih sejahtera bagi seluruh warganya.

“Rakor ini diharapkan mampu merumuskan langkah konkrit untuk menekan angka kemiskinan di Kutim," ucap AHK.

Sementara, Plt Sekretaris Bappeda mengapresiasi dukungan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kaltim.

Mereka turut berkontribusi dalam memberikan arahan strategis meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Rakor ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah (OPD) di Kutim, tokoh masyarakat, akademisi, intansi vertical, organisasi atau lembaga terkait hingga mitra pembangunan di Kutim. (Adv)